Berita

lalu mara/net

KISRUH GOLKAR

Aneh Bila JK Menabrak Kesepakatan Dan Menerima Jadi Ketua Tim Transisi

SENIN, 18 JANUARI 2016 | 10:37 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Semua elemen Golkar harus menghormati kesepakatan yang ditandatangani di depan Jusuf Kalla beberapa waktu lalu.

Dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa semua pihak akan menghormati proses hukum sampai berkekuatan hukum tetap; pihak pemenang merangkul yang kalah dan kepengurusan melibatkan pihak-pihak yang berselisih; dan tidak ada pendirian partai politik baru.

Terkait dengan menghormati proses hukum sampai berkekuatan hukum tetap, diketahui bahwa Mahkamah Agung (MA) sudah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut SK Menkumham tentang kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol. Di sisi lain, PN Jakarta Utara memutuskan Munas Bali sah dan keputusan tersebut diperkuat oleh PT DKI Jakarta. Kini, Agung Laksono melakukan kasasi ke MA dan itu wajar karena memang menjadi haknya.


"Oleh karenanya ya marilah kita sekarang menunggu keputusan MA yang berkekuatan hukum tetap," kata Wakil Sekjen Golkar hasil Munas Bali, Lalu Mara Satriawangsa, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Senin, 18/1).

Dan karena itu juga, lanjut Lalu Mara, aeharusnya JK dan tokoh senior lainnya berpegang pada kesepakatan tersebut. Apalagi kesepakatan itu difasilitasi oleh JK sendiri.

"Jadi aneh Pak JK menabrak kesepakatan tersebut dengan menerima sebagai ketua transisi. Dan satu keputusan beliau sebagai ketua transisi pun tidak punya legal standing yang kuat. Mahkamah Partai pimpinan Pak Muladi sudah habis masa baktinya. Kedua, Munas Bali sudah menunjuk Pak Azis Syamsudin sebagai ketua Mahkamah Partai," ungkap Lalu Mara.

Munas Bali, jelas Lalu Mara, adalah produk turunan dari Munas Riau tahun 2009. Tahapannya jelas yakni didahuli melalui Rapimnas, dan semuanya sesuai dengan AD/ART. Sementara itu, koodinasi dan konsolidasi Partai Golkar tetap berjalan, dam saat ini sedang berlangsung Musda di berbagai daerah. Artinya, prganisasi berjalan meski belum optimal melaksanakan agenda partai sesuai Keputusan Munas Bali 2015.

"Harapan saya, MA segera memutuskan sehingga berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian pemerintah bisa melaksanakan keputusan tersebut, dan tidak dituduh macam-macam atas kegaduhan yang terjadi di tubuh Partai Golkar," demikian Lalu Mara. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya