Berita

Menko PMK: Ekspedisi NKRI Gali Potensi Perbatasan

JUMAT, 15 JANUARI 2016 | 17:55 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pemerintahan Jokowi-JK membangun Indonesia dengan sistem Indonesiacentris, bukan Jawacentris. Pembangunan nasional tidak terpusat di Pulau Jawa, tetapi pembangunan di luar Pulau Jawa harus setara dengan yang ada di Jawa.

Karena itu, pemerintahan Jokowi-JK terus menjalankan program Ekspedisi NKRI sebagai salah satu program unggulan di Kementeriaan Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Melalui program tersebut, data potensi wilayah, penataan peta perbatasan, dan berbagai pengembangan potensi pembangunan bisa diketahui, terutama di daerah perbatasan dan pinggiran, bisa digali dan diberdayagunakan.

Hal tersebut ditegaskan Menko PMK, Puan Maharani, saat membuka dan membekali peserta Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus di Batujajar, Bandung, Jumat (15/1).


"Ekspedisi NKRI ini sangat relevan dalam mengisi Agenda Nawacita, yaitu kembali meneguhkan Kedaulatan Negara, ikut melaksanakan pembangunan dari pinggiran, dan ikut melaksanakan pembangunan karakter bangsa, khususnya bagi generasi muda dengan menggelorakan semangat nasionalisme dan patriotisme membangun bangsa," tegas Puan Maharani.

Ia menjelaskan, ekspedisi Papua Barat merupakan ekspedisi kedua yang dibukanya. Pada ekspedisi pertama yang berpuncak di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), hasilnya sudah sangat baik.

"Tapi saya harapkan ekspedisi kali ini, hasilnya lebih baik lagi dari yang sebelumnya,” kata Puan.

Peserta ekspedisi kali ini berjumlah 1.000 orang, atau dua kali lebih besar dari peserta sebelumnya. Mereka terdiri dari anggota Kopassus TNI, pemuda dan mahasiswa. Kepada para peserta, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mengungkapkan, Ekspedisi NKRI adalah penugasan untuk bisa memberikan sesuatu yang berharga kepada masa depan bangsa dan negara.

"Data-data yang didapatkan dari lapangan akan membuka peluang untuk membangun potensi daerah wilayah yang dituju. Dengan data itulah nanti akan diketahui dengam lebih baik, apa yang perlu dibangun, apa yang kurang di Papua Barat,” katanya.

Pihaknya juga akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait jika ada hal yang perlu kerja sama. Ia menyarankan kepada pihak TNI (Kopassus) untuk memberi penanda perbatasan pada semua wilayah/lokasi yang dikunjungi.

Pemberian tanda itu untuk pemetaan batas wilayah. Ini supaya tidak ada saling klaim antara kepala daerah soal batas wilayah. Kerap kali terjadi konflik karena batas wilayah itu,” katanya.

Komandan Jenderal Kopassus, Mayjen TNI Mohammad Herindra, mengatakan Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat adalah ekspedisi ke-6 yang dilakukan Kopassus TNI sejak tahun 2013 lalu. Pihaknya sangat berterima kasih kepada pemerintah karena program tersebut terus mendapat dukungan nyata dan kuat hingga saat ini. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya