Berita

M. Romahurmuziy/net

Hukum

SUAP ALIHFUNGSI HUTAN

KPK Diminta Tangkap Romahurmuziy PPP

JUMAT, 15 JANUARI 2016 | 00:31 WIB | LAPORAN:

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menangkap mantan Ketua Komisi IV DPR RI Muhammad Romahurmuzy. Politisi PPP itu diduga terlibat dalam kasus suap alih fungsi hutan.

Permintaan itu diutarakan puluhan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Anti Romahurmuzy (Gempar) di depan Kantor KPK, Jakarta, Kamis (14/1).

Koordinator aksi, Ipul mengatakan Romahurmuzy alias Romy diduga terlibat dalam revisi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kurang lebih 1.638.249 hektar dalam alih fungsi hutan di Riau.


"Tidak masuk akal Romy menyangkal keterlibatannya dalam alih fungsi hutan di Riau, karena saat itu Romy menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR yang membidang masalah pertanian, perkebunan, kehutanan, pangan, kelautan dan perikanan," jelas Ipul.

Bukan tanpa sebab, menurutnya dugaan keterlibatan Romy juga diperkuat keterangan para tersangka yakni mantan gubernur Riau Annas Maamun dan pengusaha kelapa sawit Gulat Medali Manurung yang membeberkan serangkaian pertemuan untuk memuluskan aksi suap tersebut.

Kasus yang menyeret nama Romy berawal dari pemberian SK Menhut 673/Menhut-II/2014 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 1.638.249 hektar kepada gubernur Riau kala itu Annas Maamun pad tanggal 8 Agustus 2014.

Pengusaha kelap sawit Gulat Medali Emas Manurung yang memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 14 hektar yang masuk dalam Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau kemudian menemui Annas Maamun dan memberikan suap sebesa Rp2 miliar agar status tanahnya dialihfungsikan menjadi lahan Areal Penggunaan Lain (APL). [rus]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Pertamina Mandalika Racing Series 2026 Songsong Pembalap Muda Menuju Pentas Dunia

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:56

Catatan Hari Pelaut Sedunia 2026

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:34

284 Petembak Siap Bertarung dalam Kejurnas Menembak ISSF 2026

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:17

Lembaga Peradilan Khusus Pemilu Perlu Dibentuk Demi Wujudkan Keadilan

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:50

Pembangunan Hotel Prima Katulampa Harus Dihentikan, Ini Sebabnya

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:30

Mahasiswa dan Dalang

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:10

Kejati Sultra Geledah Rumah Bos Tambang hingga Rujab Wabup Kolaka

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:48

PDIP yang Overthinking, Bukan Pemerintah yang Panik

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:32

Kemensos Mulai Operasikan Dua SR Permanen di Pasuruan Bulan Depan

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:16

PDIP Desak Wapres Gibran Klarifikasi Soal "Uang Sogok" ke Mahasiswa UBK

Selasa, 23 Juni 2026 | 22:45

Selengkapnya