Berita

Praperadilan RJ Lino Serangan Balik Melawan Hukum Lewat Jalur Hukum

JUMAT, 08 JANUARI 2016 | 18:36 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

‎. Proses praperadilan mantan Dirut Pelindo II RJ Lino dalam kasus pengadaan 3 Quay Container Cranes (QCC) merupakan perlawanan balik seorang tersangka korupsi melalui jalur-jalur hukum.

Demikian disampaikan pegiat anti korupsi dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Yogyakarta, Hifdzhil Alim‎. Hifdzil sendiri meyakini KPK tidak akan gentar dan punya banyak jalan untuk membuktikan status tersangka  Lino sudah benar. Hifdzhil pun mengajak masyarakat untuk mengawasi jalannya praperadilan sejak awal.

"Kami melihat putusan praperadilan akan dinyatakan ditolak hakim karena sudah masuk materi pokok perkara. Jadi kalaupun Lino lolos artinya ada deal politik disana," ujar Hifdzhil di restoran Bumbu Desa Cikini , Jakarta Pusat (Jumat, 8/1).‎

Dan jika deal politik itu benar, lanjutnya, maka Lino hanya dikenakan pasal 3 UU/1999.‎ Sementara Niko Adrian, pendiri Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia (APHI) yang juga mantan aktivis  1998 mengatakan praperadilan RJ Lino bukan upaya pemutihan sebagaimana dimaksudkan dalam KUHAP melainkan pembelaan seorang tersangka korupsi untuk menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Apa yang dilakukan selama ini oleh Lino adalah perbuatan menista konstitusi. Sangat ironi orang yang mengaku nasionalis dari Indonesia Timur tapi malah menista konstitusi bangsanya sendiri," tegas Niko.‎

Ketua Serikat Pekerja JICT Nova Hakim yang turut hadir dalam diskusi menyampaikan bahwa pihaknya akan turut mengawasi jalannya praperadilan RJ Lino yang akan dimulai tanggal 11 Januari 2016.  Namun Nova menyayangkan arogansi manajemen warisan Lino di JICT masih terus dilakukan.

"Untuk itu SP JICT akan melaksanakan mogok pada tanggal 12 Januari 2016. Ini sebetulnya menjadi jalan terakhir dan kami sangat-sangat tidak ingin mogok ini terjadi. Tuntutan kami sangatlah sederhana, jalankan rekomendasi Pansus yakni pekerjakan kembali karyawan outsourcing JICT dan pulihkan karyawan yang dimutasi atau diberi surat peringatan," ungkap Nova. ‎[ysa

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya