edhie baskoro yudhyono/net
Kesaksian Angelina Sondakh yang menyebut persetujuan Anas Urbaningrum dan "Pangeran" Ibas Yudhoyono dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Nazaruddin mestinya menjadi peluang bagi KPK untuk bergerak lebih jauh dan mendalam.
Bukan hanya fokus pada Nazaruddin yang diduga melakukan pencucian uang dan menerima gratifikasi dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek, KPK juga harus fokus terhadap Ibas dan Anas.
Demikian disampaikan pengamat politik senior DR Muhammad AS Hikam. Menurut Hikam, kesaksian Angie yang menyatakan bahwa Anas dan "Pangeran" Ibas mengetahui tindakan Nazaruddin tidak boleh diabaikan, tetapi mesti diusut dengan tuntas.
Apalagi Angie juga menyatakan adanya "pembagian jatah" untuk fraksinya, yaitu 20 persen dari APBN 2009-2014. Namun jatah tersebut tidak semuanya untuk Partai Demokrat karena bintang mercy hanya mendapat 5 persen.
"Secara logika umum, kesaksian AS (Angelina Sondakh) mengenai keterlibatan AU (Anas Urbaningrum) dan IY (Ibas Yudhoyono), bisa diterima karena tidak mungkin bendahara umum partai melakukan tindakan yang begitu penting tanpa diketahui bossnya, yaitu Ketua Umum dan Sekjennya," kata Hikam di akun facebook miliknya.
Hikam menilai bantahan Wakil Ketua DPR dari Partai Demokrat, Agus Hermanto, yang mneyatakan tidak ada pembagian jatah kepada Fraksi sah-sah saja. Namun hal itu justru semakin menunjukkan betapa urgennya KPK melakukan penyelidikan yang lebih mendalam.
Selain itu, Hikam mendorong agar kesaksian dari Anas Urbaningrum juga diperdalam lagi. Pada 2014 lalu mantan Ketum Partai Demokrat itu pernah berjanji siap mengungkapkan apa yang diketahuinya soal Ibas jika KPK mengonfirmasikan tudingan Nazaruddin terhadap Ibas.
Nazaruddin ketika itu menyebut Ibas menerima jutaan dollar AS dari sejumlah proyek, di antaranya proyek wisma atlet dan proyek di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
"Terpulang kepada pimpinan baru lembaga antirasuah untuk memperdalam dan memperluas penyelidikan tipikor yang melibatkan para petinggi (dan mantan petinggi) Partai Demokrat. Saya kira rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai masalah yang sangat serius ini," kata Hikam.
"Dan bagi PD serta elitenya, pengusutan terhadap masalah ini juga bisa menjadi alat meraih kembali kepercayaan rakyat yang sempat jeblog pada Pileg 2014, manakala mereka bekerjasama dengan aparat penegak hukum," demikian Hikam.
[dem]
