Berita

Politik

Buloggate, JK Harus Bertanggung Jawab!

RABU, 06 JANUARI 2016 | 13:41 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kalau benar otak pelengseran Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) dari kursi kepresidenan pada 2001 adalah Jusuf Kalla, seperti diungkapkan wartawan senior jebolan Universitas Hasanuddin Tomi Lebang, maka Wapres JK secara moral dan politik harus mempertanggungjawabkannya kepada rakyat Indonesia, khususnya kaum Nahdliyin.
 
Hal ini dikatakan Adhie M Massardi, juru bicara Presiden Gus Dur ketika itu, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu siang (6/1), saat dimintai tanggapannya atas pernyataan Tomi Lebang tentang kejatuhan Gus Dur yang ditulis dalam akun facebook-nya,.
 
Menurut bekas wartawan majalah Tempo yang mengaku pernah mewawancarai JK kala itu, Gus Dur jatuh karena "skandal korupsi" Rp 35 miliar di Bulog yang melibatkan Wakablog Sapuan dan orang yang mengaku tukang pijat Gus Dur (dalam terminologi politik nasional dikenal sebagai Buloggate).
 

 
"Semua diawali dengan blak-blakan Jusuf Kalla-Jusuf ketiga dalam blantika politik Indonesia asal Makassar," tulis Tomi Lebang dalam catatan yang diberi judul JUSUF yang diunggah di akunnya (klik di sini).
 
Adhie membantah Gus Dur jatuh karena kasus Bulog. Sebab fakta politiknya, SI MPR yang digelar untuk menjatuhkan Gus Dur alasannya karena pergantian Kapolri tanpa persetujuan DPR, kemudian diubah seketika menjadi "karena Gus Dur mengeluarkan dekrit". Semua itu sepenuhnya rekayasa politik yang kasar dan tidak bermartabat.
 
"Tapi memang harus diakui, kasus Buloggate merupakan rekayasa politik yang menjadi titik awal pendelegitimasian pemerintahan Gus Dur secara terstruktur, sistematis dan masif. Saya tidak tahu siapa perekayasa Buloggate. Setelah baca catatan Tomi Lebang ini saya baru tahu, otak di balik kasus ini ternyata Jusuf Kalla," tutur Adhie.
 
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini mengakui kecanggihan JK dalam bermanuver politik. Karena meskipun dicopot Gus Dur sebagai Menteri Perindustrian karena terindikasi korupsi, JK tetap eksis di pangung politik nasional. Setelah jadi Menko di era Megawati, bisa jadi Wapres rezim SBY dan kini di era Jokowi.
 
"Secara pribadi, hubungan saya dengan JK lumayan baik. Bahkan secara terbuka saya mendukung gagasan JK saat mendorong Pindad untuk membuat panser (kendaraan lapis baja) bagi TNI. Jadi sangat jauh panggang dari api kalau saya (dan Mas Rizal Ramli) menyerang JK karena dendam masa lalu, seperti ditulis Tomi Lebang. Karena saya tidak tahu siapa sesungguhnya master mind perekayasa kasus Buloggate sebelum ini." katanya.
 
"Apalagi faktanya, saya (dan Mas Rizal) kan tidak pernah menyerang pribadi Pak JK. Kami hanya tetap konsisten melawan pejabat KKN, benalu bagi bangsa ini. Cuma entah kenapa, setiap kali meneriakkan soal KKN, reaksi keras selalu datang dari Pak JK," tambahnya.
 
Sekarang, setelah baca catatan Tomi Lebang soal kasus Bulog, Adhie merasa mendapat kehormatan dituduh sebagai pembela Gus Dur yang militan.

"Membela orang baik sekaliber Gus Dur pasti tidak ada salahnya," pungkas Adhie. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya