. Seharusnya bukan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono yang mengundurkan diri karena kegagalan mengatasi lalulintas, tapi yang paling bertanggung jawab atas kemacetan adalah Kepala Korlantas Mabes Polri, Irjen Pol. Condro Kirono.
Demikian diungkapkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane kepada redaksi, Selasa (29/12).
Menurut Neta, Korlantas atau Korps Lalu Lintas ceroboh sehingga kebobolan dalam melakukan rekayasa lalulintas saat libur Maulid dan Natal 2015. Akibatnya Jalan Tol Dalam Kota Jakarta, Jalan Tol Cikampek dan Jalan Tol Cipali menjadi arena "parkir terpanjang sedunia" karena jalur keluar non tol "terkunci" kemacetan parah.
"Artinya, jika terjadi kraudit lalulintas, seperti di Liburan Natal 2015, hal ini menunjukkan kecerobohan dan ketidakbecusan Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalulintas, yang menjadi tanggung jawab Polri, dalam hal ini Korlantas. Sedangkan Dirjen Perhubungan Darat sesuai huruf b UU Lalulintas hanya bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalulintas dan angkutan jalan," ujar Neta menjelaskan.
Namun karena merasa malu dan bertanggung jawab, Dirjen Perhubungan Darat mundur dari jabatannya. Jelas Neta, seharusnya Djoko Sasono tidak perlu mundur sebab hal ini bukan tanggung jawabnya.
"Yang patut mundur dari jabatannya harusnya Kakorlantas Polri karena kemacetan parah itu adalah tanggungjawabnya sesuai amanah UU Lalulintas. Di Pasal 12 huruf h dan i di UU itu juga dijelaskan bahwa Polri sebagai pelaksana Manajemen dan Rekayasa Lalulintas serta pelaksanaan Manajemen Operasional Lalulintas," terang Neta.
Neta berharap Polri jangan mempermalukan dirinya sendiri. Polri jangan mau seenaknya sendiri. Giliran urusan registrasi dan identitikasi kendaraan bermotor, Polri mempertahankannya mati-matian. Sebab dalam proses pengurusan itu ada pemasukan dana ratusan miliar setiap tahunnya. Belum lagi dana siluman hasil pungli oknum aparat. Tapi giliran mengatur manajemen dan rekayasa lalulintas, Polri kebobolan dan pura-pura tidak tahu serta membiarkan Dirjen Perhubungan Darat menjadi "korban" sebagai pihak yang bertanggung jawab.
[rus]
