Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli kemarin memberi pertanda bahwa kocok ulang (reshuffle) Kabinet Kerja akan dilakukan Presiden Jokowi (PJ) sebelum tahun 2015 berakhir.
Pengamat politik senior AS Hikam mengakui kasak-kusuk tentang akan adanya reshuffle ini memang sudah berkembang di ruang publik sejak lama, bahkan sejak kocok ulang pertama dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
"Sebabnya tak lain adalah fakta bahwa beberapa menteri KK dianggap masih belum mampu mengerek kinerja Pemerintah dan/ atau mampu menciptakan sinergi yang baik dengan sang Presiden," jelas Hikam, (Senin, 28/12). (Baca:
Pengpeng Harus Ditendang Dari Kabinet, Saran Menko RR Didukung)
Diakuinya, secara aturan politik dan hukum, mengangkat dan memberhentikan menteri adalah hak prerogatif Presiden. Tetapi tak bisa dielakkan juga bahwa dalam proses menentukan siapa yang akan dapat apa, pertimbangan dan tawar-menawar politik menjadi sangat penting dalam pemerintahan saat ini.
"Salah satu sebabnya adalah posisi oligarki yang terdiri atas parpol dan para pemilik modal besar sangat kuat dalam konstelasi elit saat ini," ungkapnya.
Apalagi, berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, Jokowi adalah Presiden pertama di republik ini yang nyaris tidak memiliki leverage politik riil. Pasalnya, Jokowi bukan ketua umum sebuah parpol dan juga bukan pimpinan ormas dengan basis massa yang luas dan kuat.
Pada saat bersamaan, posisi Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Sukarnoputri dan ketua parpol pendukung lainnya sangat besar dalam menentukan kebijakan politik yang sangat strategis dalam Pemerintahan, seperti komposisi anggota kabinet.
Belum lagi fakta bahwa para sponsor Jokowi pada saat pencapresan juga berasal dari pemilik modal yang menjadi bagian utama kelas oligarki para penguasa dan pengusaha, yang dalam istilah Menko Maritim Rizal Ramli disebut para 'peng-peng'.
Meski begitu, dalam amatan Hikam, Jokowi bukannya tak berusaha untuk menghindari tekanan para 'peng-peng' tersebut. Salah satunya adalah dengan semakin memperluas ruang manuver yang dimilikinya melawan para oligarki, dan kemudian menunjuk para menteri baru yang lebih membuat Jokowi bisa bekerjasama serta memberi tugas-tugas yang strategis.
Menurutnya, Presiden Jokowi sudah melakukan proses perubahan dalam squad Kabinet Kerja dengan menambah jumlah personel yang "peng-pengan" dan mengurangi yang "peng-peng" saja.
Figur peng-pengan adalah mereka yang dianggap bukan saja benar-benar kapabel dan profesional, tetapi juga memiliki loyalitasnya tinggi terhadap beliau, bukan terhadap parpol. "Inilah yang saya sebut dengan para pejabat atau Menteri yang handal dan hebat, atau yang dalam istilah orang Jawa disebut 'peng-pengan'," ucapnya.
Untuk sementara manuver Presiden Jokowi menambah jumlah personel yang "peng-pengan" dan mengurangi yang "peng-peng" cukup berhasil memberikan kepuasan pada publik, kendati belum sepenuhnya.
"Itulah sebabnya isu
reshuffle kedua ini juga ditunggu-tunggu, bukan saja oleh parpol-parpol yang ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menambah orangnya, tetapi juga oleh semua pihak yang ingin melihat PJ (Presiden Jokowi) berhasil membentuk KK (kabinet Kerja) yang benar-benar peng-pengan!" tandasnya.
Pada Agustus lalu, Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet jilid I.
Saat itu Presiden mengangkat Darmin Nasution menjadi Menko Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil, Rizal Ramli menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo dan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Polhukam menggantikan Tedjo Edhy.
Dua menteri lainnya adalah Sofyan Djalil menjadi Kepala Bappenas menggantikan Andrinov Chaniago dan Thomas Lembong menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel.
Selain lima pos kementerian, Presiden Jokowi juga mengangkat Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto.
[zul]
