Berita

foto: BARAJP

Nusantara

Bertemu Di Kupang, BaraJP Minta Jokowi Wujudkan Swasembada Garam-Gula

SENIN, 28 DESEMBER 2015 | 06:21 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Joko Widodo (Jokowi) hendaknya menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menekan berbagai bahan pangan impor, antara lain dengan menetapkan batas harus swasembada garam, gula, tepung ikan (fish meal), pisang, pepaya dan lain-lain.

Demikian disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP), Sihol Manullang dalam pertemuan pengurus BaraJP Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Presiden Jokowi, di Hotel Sotis, Kupang, Minggu malam (27/12).

Menurut Sihol, dengan adanya BUMN yang bergerak dalam industri garam, seharusnya misi meminimalisasi impor bisa dilakukan.


"Ada yang dilupakan pengelola BUMN, seakan-akan tidak ada beban," ujarnya.

Menanggapi permintaan BaraJP, Presiden Jokowi mengatakan, untuk gula (tebu), sudah ditetapkan batas harus swasembada. Sedangkan untuk garam, kini sedang dalam tahap finalisasi program, supaya impor minimum.

Ketua BaraJP NTT William Koba mengatakan, pihaknya sedang memasyarakatkan sorgum untuk bahan pakan ternak di Kupang.

"Kami minta Bapak Presiden membantu sosialisasi penanaman sorgun," kata William.

BaraJP mengingatkan, BUMN juga seharusnya ikut serta dalam swasembada pangan (beras-jagung-gula), dengan mewajibkan semua PT Perkebunan Negara (PTPN) untuk menanam padi, jagung dan tebu.

"Kita juga punya perusahaan perikanan, tetapi tahun 2014, dari 90 ribu ton kebutuhan fish meal (tepung ikan), baru 10 ribu ton saja yang diproduksi dalam negeri," kata Sihol kepada Jokowi.

Fish meal sangat penting menekan harga ayam potong, karena 10 persen dari pakan ayam adalah fish meal. Selebihnya adalah jagung. Jika jagung juga sudah swasembada, maka nilai impor makanan akan turun dan harga ayam pun turun.

BaraJP juga memberi masukan, alat-alat kesehatan hingga kini masih dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).  Masalah ini hendaknya segera disentuh dalam Paket Kebijakan Ekonomi mendatang.

"Namun perlu kontrol ketat, apakah harga pelayanan kesehatan bisa turun dengan pembebasan PPnBM. Jangan sampai Pemerintah membantu, tetapi biaya pelayanan kesehatan masih tetap tinggi," demikian Sihol dalam rilisnya. [rus]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

UPDATE

Adab di Atas Selebrasi

Selasa, 16 Juni 2026 | 04:12

Belgia vs Mesir Berbagi Skor 1-1

Selasa, 16 Juni 2026 | 04:10

Pidato Bernuansa Sindiran Berpotensi Memicu Reaksi Balik Publik

Selasa, 16 Juni 2026 | 03:39

Membongkar Skandal #SellIndonesia, Hebatnya Rupiah Menguat

Selasa, 16 Juni 2026 | 03:19

Edura School Jawab Tantangan Guru di Era Digital

Selasa, 16 Juni 2026 | 03:03

SEI Bongkar Dampak Kebijakan Batu Bara Bahlil: Pasokan Tersendat, Listrik Alami Gangguan!

Selasa, 16 Juni 2026 | 02:37

Mahfud MD: UU Polri Abaikan Komisi Reformasi

Selasa, 16 Juni 2026 | 02:24

ART Indonesia Disiksa Mirip Samsak Tinju di Malaysia

Selasa, 16 Juni 2026 | 02:01

Kerja Prabowo Sudah Bagus, tapi Jangan Pidato Meledek Lagi

Selasa, 16 Juni 2026 | 01:29

Sambut 1 Muharam Setop Saling Fitnah dan Provokasi

Selasa, 16 Juni 2026 | 01:25

Selengkapnya