Presiden Joko Widodo diminta untuk melakukan evaluasi besar proyek pembangunan maritim Indonesia. Pembangunan maritim mestinya dilakukan bukan hanya fokus terhadap infrastruktur dan nelayan, melainkan juga keselamatan pengguna angkutan laut.
Permintaan tersebut disampaikan Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfakhri saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta (Minggu, 27/12).
Kasus tenggelamnya kapal motor penumpang Marina Baru yang bertolak dari Pelabuhan Kolaka Sulawesi Utara menuju pelabuhan Siwa Sulawesi Selatan berpenumpang 118 orang beberapa hari lalu, menurut Ahlan, merupakan tragedi ironi di tengah visi besar Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Basarnas menginformasikan, setelah tujuh hari pencarian, penumpang korban kecelakaan KM Marina Baru yang berhasil ditemukan sebanyak 40 orang dalam keadaan selamat dan 66 orang sudah meninggal.
Kecelakaan KM Marina Baru, kata dia, menambah daftar kelam kecelakaan di laut. Pada minggu kedua Desember 2015, KM Samudera Jaya I tenggelam di perairan Ketapang. Sebelumnya, KM Wihan Sejahtera tenggelam dan menyebkan 97 orang meninggal.
"Presiden harus melakukan evaluasi besar. Presiden seharusnya memasukan kejadian kapal tenggelam sebagai prioritas utama penyelesaian permasalahan maritim yang harus dituntaskan segera. Ini penting dilakukan karena berhubungan dengan nyawa. Langkah taktis seharusnya dapat dilakukan presiden," kata Ahlan.
Menurut Ahlan, tengelamnya kapal menjadi catatan buruk bagi kemaritiman Indonesia di mata dunia dan seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
Dari data yang dihimpun Ahlan, rata-rata kapal tenggelam karena permasalahan teknis seperti kelebihan muatan dan bocornya kamar mesin.
Sebenarnya, kata dia, untuk mengurus keselamatan di laut, negara-negara di dunia menggelar pertemuan rutin khusus yang kemudian dikenal dengan konfrensi untuk SOLAS (Safety Of Life at Sea) yang dilaksanakan oleh International Maritime Organization (IMO). Makanya, dia berharap kecelakaan di laut dapat diminimalisir.
"Ini soal pertaruhan nama Indonesia di mata kemaritiman dunia. Kalau masih terjadi visi Indonesia sebagai poros maritim dunia harus kembali dipertimbangkan," demikian Ahlan.
[dem]
