Terus Bebani Rakyat, Jokowi-JK Harus Mundur

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dianggap naif dengan mengutip upeti dari harga bahan bakar minyak (BBM) dengan dalih untuk pengembangan energi.

"Di saat ekonomi makin sulit, rakyat makin miskin dan sengsara dipungut upeti untuk ketahanan energi. Kenyataan naif ini melengkapi fakta bahwa Jokowi-JK tidak memiliki kemampuan memimpin dan mengelola negara Indonesia," kata Ketum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun kepada redaksi di Jakarta, Jumat (25/12).

Dia menjelaskan, atas ketidakmampuannya, Jokowi-JK harus segera sadar dan legowo mundur sabagai Presiden dan Wapres RI sebelum Indonesia bertambah hancur. Seharusnya sebagai pemimpin, Jokowi-JK meringankan bebannya rakyat, bukan sebaliknya menambah beban dengan memungut upeti Rp 200 - Rp 300 per liter BBM untuk ketahanan energi.

"Jika tak bisa mengelola energi Indonesia yang sangat kaya raya, kalau tak sanggup mewujudkan ketahanan energi, maka lebih baik Jokowi-JK segera mundur. Daripada semakin menyengsarakan rakyat dan bangsa Indonesia," ujar.

Apalagi, per 1 Januari 2016, sekitar 22 juta keluarga atau 60-70 juta rakyat Indonesia dicabut subsidi listriknya oleh pemerintah. Per 5 Januari 2016, beban berat tersebut ditambah dengan pungutan upeti dari harga BBM untuk ketahanan energi.

Untuk itu, APKLI yang juga tergabung dalam Sekber Indonesia Berdaulat mendesak Jokowi-JK segera mengundurkan diri dari kepemimpinan republik ini.

"Karena kondisi Indonesia yang semakin terpuruk saat ini adalah akibat tidak adanya kepemimpinan bangsa, Indonesia laksana papan halma. Oleh karena itu tidak diperlukan lagi reshuffle Kabinet Kerja, di mana seluruh menteri otomatis berhenti jika Jokowi-JK mengundurkan diri," pungkas Ali. [wah]