. Sebanyak 151 dari 264 daerah mengikuti gelaran Plkada serentak 2015 yang diikuti oleh calon petahana atau incumbent. Namun, dari 151 daerah terdapat tujuh daerah yang masih kosong karena belum melakukan upload C1, sehingga hanya terdapat 144 daerah yang memiliki petahana.
Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik Pratama mengatakan berdasarkan hasil pemantauan akhir yang dilakukan pihaknya melalui laman pilkada2015.kpu.go.id pada tanggal 21 Desember 2015. Dari 144 daerah yang ada, petahana masih mendominasi kemenangan di 96 daerah dan mengalami kekalahan di 48 daerah.
Heroik Pratama menjelaskan, dengan adanya kepercayaan yang kembali diberikan oleh pemilih terhadap petahana di 96 daerah, tentunya ini menjadi beban tersendiri bagi setiap petahana terpilih, untuk menjalankan amanah sekaligus mewujudkan ekspektasi-ekspekatasi pemilih melalui program dan kebijkan publik yang dihasilkan kelak.
Akan tetapi pada realitasnya, lanjut dia, proses pengambilan keputusan dan formulasi kebijakan publik tidak hanya dititikberatkan pada eksekutif semata. Melainkan, terdapat peranan legislatif yang memiliki fungsi untuk memberikan persetujuan terhadap kebijakan publik yang akan diimplementasikan oleh kepala daerah.
"Sebagai contoh, meskipun APBD diusulkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah akan tetapi persetujuan berada ditangan DPRD. Dari sinilah kemudian seorang petahana terpilih harus mampu meraih dukungan mayoritas partai politik di DPRD," ungka Heroik Pratama, Kamis (24/12).
Pada sisi lain, karena sistem multipartai menjadi suatu keniscayaan bagi Indonesia yang memiliki tingkat pluralitas masyarakat yang cukup tinggi. Maka tantangan fragmantasi serta polarisasi di parlemen menjadi sebuah hal yang mau tidak mau harus dihadapi oleh setiap kepala daerah terpilih.
Heroik Pratama menambahkan, namun demikian bukan berarti dengan lemahnya dukungan partai politik di DPRD terhadap petahana dapat sepenuhnya berdampak pada deadlock. Akan tetapi, jika dikontekstualiskan dengan kondisi sistem kepartaian dan karakter partai di Indonesia. Koalisi yang terjadi antar partai politik cenderung cair dan sebagian besar terjadi di saat proses pemerintahan itu sudah berlangsung.
"Di samping, itu aspek-aspek transaksional sering kali dimanfaatkan sebagai pelicin untuk memuluskan program dan kebijakan publik yang ditawarkan oleh pemerintah ketika menghadapi resistensi parlemen," tukasnya.
[rus]
