Ekonom senior Ichsanuddin Noorsy memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 berkisar 4,8 hingga 5,2 persen. Noorsy mendasarkan proyeksinya atas kondisi internal dan situasi ekonomi eksternal yang lamban membaik.
"Saya kira ini akan membangun sikap waspada rakyat agar mengantisipasi kualitas kerentanan ekonomi dan politik pada tahun 2016," kata Noorsy dalam keterangannya (Rabu, 23/12).
Situasi internal, dikatakan dia, dimana di penutup tahun 2015 pertumbuhan ekonomi kita malah melorot menjadi 4,8 persen, kemiskinan naik menjadi 11,4 persen, pengangguran mendekati angka 6 persen dan rasio gini yang memberi petunjuk ketimpangan mencapai 0,432.
Sementara dilihat dari utang luar negeri (ULN), situasinya juga makin merisaukan. ULN terhadap Neraca Transaksi Berjalan atau debt service ratio mencapai 60,40 persen, meningkat tajam dibanding 2014 yang mencapai 54 persen. Sementara itu, rasio ULN terhadap PDB mencapai 35 persen.
Kondisi ini, menurut dia, membuat kerja keras segenap lapisan bangsa digunakan untuk bayar cicilan ULN dan bunga ditambah lagi dengan bayar bunga utang obligasi.
"Saya memperkirakan pada tahun 2016 nanti nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di kisaran Rp14.000-14.500," imbuhnya.
Menurut dia, kerentanan ekonomi, selain ditandai dengan jatuhnya nilai tukar rupiah hingga 14 persen, juga tercermin pada defisit transaksi berjalan hingga 4 miliar dolar AS. Atas kondisi ini maka dalam hitungan sekitar 12 bulan, cadangan devisa bisa terkuras sekitar 10 miliar dolar AS dimana saat ini bertengger di jumlah 101,7 miliar dolar AS.
Situasi eksternal dan internal ini yang myakinkan Noorsy bahwa pertumbuhan ekonomi 2015 tidak mungkin melampaui 4,8 persen. Hal itu dia sampaikan sambil mengingatkan bahwa perlambatan ekonomi bisa dikurangi intensitasnya jika masalah politik dan hukum justru menumbuhkan keyakinan akan sehat dan adanya kepastian penegakkan hukum.
"Tapi apa daya, sejak meliberalkan harga migas pada November 2014, kepastian hukum langsung tergadaikan. Kasus BG versus KPK menyeruak, dua komisioner KPK dikriminalisasi, permintaan Penyertaan Modal Negara meningkat tajam bersamaan dengan meroketnya masalah impor pangan. Lalu muncul masalah penguasa yang menjadi pengusaha dan isu KKN dalam proyek pengadaan pesawat Air Bus untuk Garuda, proyek listrik 35GW, Pelindo II dan ijin ekspor serta perpanjangan kontrak Freeport Indonesia," tukasnya.
[dem]
