Berita

nasaruddin umar:net

MENCEGAH KONFLIK KEAGAMAAN (22)

Perlu Ketegasan Para Ulama

RABU, 23 DESEMBER 2015 | 09:14 WIB | OLEH: NASARUDDIN UMAR

KECENDERUNGAN berkembangnya kelompok radikal keagamaan di dalam masyarakar tidak bisa dibiar­kan. Jika terlambat bersikap terhadap kelompok ini maka bangsa Indonesia akan ke­hilangan wajah kedamaian­nya. Penyimpangan makna dan praktek jihad yang di­lakukan oleh sekelompok masyarakat muda tidak bisa dibiarkan. Para ulama, khususnya Majlis Ulama Indonesia (MUI) sebagai peme­gang otoritas keabsahan nilai-nilai keagamaan (Islam) harus berani bicara keluar (speak out) agar mayarakat umum tidak bingung. Di dalam NKRI sudah ada pembagian tugas antara pe­merintah (umara') dan ahli agama Islam ('ula­ma'). Urusan sosial politik kenegaraan menjadi domain umara sedanglan urusan keagamaan, khususnya legalitas formal hukum agama Is­lam, menjadi domain ulama.

Diamnya kelompok mainstream, khususnya para ulama, dan lebih khusus lagi MUI terhadap tindakan pemyimpangan makna jihad dan mere­baknya isu pengkafiran (takfiri) bisa menimbul­kan multi tafsir. Pertama, mereka setuju terh­adap sebagian atau seluruh tuntutan kelompok minoritas-radikal itu. Ini bisa ditafsirkan ada konspirasi antara kelompok mayoritas dan mi­noritas. Kedua, mereka tidak berdaya dan tidak berani mengambil alih klaim jihad dan tuntutan kelompok radikal karena boleh jadi institusi Is­lam mainstream dan tokoh-tokohnya menjadi sub-sistem terhadap sistem besar yang me­nyebabkan lahirnya mismanagement umat. Ini mengisyaratkan terjadinya inferiority complex kelompok mainstream. Ketiga, karena repre­sentasi ulama tidak tahu apa yang sesungguh­nya terjadi dan tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Mereka seperti kata Clifford Geertz, kebingungan karena masa depan itu datang lebih awal melampaui kecepatan mereka me­nyiapkan diri, sehingga terjadi multiple shock di dalam diri mereka. Ini artinya visi kelompok minoritas-radikal dalam mempersiapkan umat masa depan lebih siap.

Keempat, mereka menyadari posisinya sep­erti simalakama lalu menganggap diam seba­gai jawaban terbaik sambil memikirkan solusi yang lebih konstruktif. Ini artinya para ulama yang kemudian diikuti kelompok mainstream melakukan pembiaran sejarah umat berproses tanpa panduan jelas. Kelima, representasi ula­ma dan kelompok mainstream muslim sudah cair dengan kepentingan fragmatisnya masing-masing. Yang penting diri dan keluarga mere­ka aman, job/pekerjaan dapat dipertahankan, sambil tetap memelihara kesalehan individual mereka. Gambaran mereka tentang jihad ter­gantung siapa yang dihadapi. Ada kalanya mer­eka menggambarkan jihad secara rasional dan ada kalanya menggambarkannya secara emo­sional. Jika demikian adanya maka sedang ter­jadi pemunafikan atau hipokritisasi di dalam tu­buh mainstream muslim. Hipokritas masyarakat akibatnya jauh lebih parah dari pada hipokritas individual.


Ulama Indonesia di mata dunia, bukan han­ya dalam dunia Islam tetapi dunia internasion­al, sangat diperhatikan. Sebagai ilustrasi, fat­wa-fatwa MUI dijadikan referensi penting bagi ulama-ulama di kawasan Asia Tenggara. Ini membuktikan bahwa selain kapasitas ulama In­donesia yang dianggap mumpuni juga karena mewakili negara muslim terbesar. Dalam per­temuan internasional, ulama-ulama dan ilmuan Islam dari Indonesia cukup diisegani. Pendapat-pendapatnya sering dirujuk di dalam masalah-masalah tertentu. ***

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

KPK Benaran Sakit Jiwa, Gedung Merah Putih Mending untuk Merawat ODGJ

Kamis, 16 Juli 2026 | 19:00

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Berkunjung ke USS Missouri

Sabtu, 18 Juli 2026 | 06:08

Legislator PDIP Minta Pemerintah Gercep Atasi Titik Panas di Sejumlah Wilayah

Sabtu, 18 Juli 2026 | 05:48

Menakar Arah Pemerataan Lewat Pelayaran Perintis

Sabtu, 18 Juli 2026 | 05:20

TNI Kirim Satgas Kompi Zeni dalam Misi Perdamaian PBB di Kongo

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:58

Pemerintah Didorong Segera Bentuk Badan Rempah dan Herbal Nasional

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:38

PBB Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo dan Bidik Kemenangan 2029

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04:18

Ancaman Industri Hasil Tembakau dan Agenda Global

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:59

BRI Gelar KKB Expo Hadirkan Kemudahan Layanan Pembiayaan Kendaraan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:45

Data Pengungsi Papua Harus dapat Dipertanggungjawabkan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 03:20

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selengkapnya