Berita

Ubedillah Badrun

Pemalsuan Tanda Tangan, Paslon Yang Terbukti Cacat Etika Sebaiknya Mundur

SELASA, 22 DESEMBER 2015 | 16:11 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemimpin hasil pemilihan kepala daerah harus orang yang punya etika politik baik. Jangan sampai terulang kembali dalam Pilkada serentak ini muncul orang-orang yang track record dan etika politiknya tidak terpuji.

Demikian disampaikan Direktur Pusat Studi Sosial Politik Indonesia Ubedillah Badrun terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah yang kemungkinan besar bakal digelar tahun depan.

Ketiga pasangan calon yang sudah mendaftar adalah Sugianto-Habib nomor urut 1, Willy-Wahyudi nomor urut 2, serta Ujang-Jawawi nomor urut 3.


Dalam amatannya, di antara ketiga pasangan tersebut, paslon nomor urut 3 tak punya etika yang baik. Karena diduga menggunakan rekomendasi ‘palsu’ dari PPP.

"Saya pikir Paslon nomor 3, Ujang-Jawawi yang diduga menggunakan rekomendasi 'palsu' lebih baik mundur, karena secara etika politik sudah cacat," ungkapnya. (Baca: Djan Faridz: Ujang Iskandar Palsukan Tanda Tangan Saya)

Sementara itu, Ketua Pemuda Ansor Kalteng, Suhardi menilai, paslon nomor urut 3 sejak awal mengklaim mendapat dukungan PPP. Padahal PPP mengklarifikasi tidak pernah mengeluarkan surat dukungan bagi Ujang-Jawawi.

"Jelas sangat tidak layak maju. Sebab, sudah bermasalah dan sangat fatal yang diduga ‘memalsukan’ rekomendasi PPP. Sedangkan, PPP saja tidak pernah memberikan," tandasnya.

Selain soal dugaan memalsukan tanda tangan, Ujang juga ditengarai terlibat merekayasa kesaksian saksi palsu ketika mengajukan gugatan hasil pilkada KPU Kotawaringin Barat di sidang Mahkamah Konstitusi pada 2010 lalu. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya