Berita

Ubedillah Badrun

Pemalsuan Tanda Tangan, Paslon Yang Terbukti Cacat Etika Sebaiknya Mundur

SELASA, 22 DESEMBER 2015 | 16:11 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pemimpin hasil pemilihan kepala daerah harus orang yang punya etika politik baik. Jangan sampai terulang kembali dalam Pilkada serentak ini muncul orang-orang yang track record dan etika politiknya tidak terpuji.

Demikian disampaikan Direktur Pusat Studi Sosial Politik Indonesia Ubedillah Badrun terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah yang kemungkinan besar bakal digelar tahun depan.

Ketiga pasangan calon yang sudah mendaftar adalah Sugianto-Habib nomor urut 1, Willy-Wahyudi nomor urut 2, serta Ujang-Jawawi nomor urut 3.


Dalam amatannya, di antara ketiga pasangan tersebut, paslon nomor urut 3 tak punya etika yang baik. Karena diduga menggunakan rekomendasi ‘palsu’ dari PPP.

"Saya pikir Paslon nomor 3, Ujang-Jawawi yang diduga menggunakan rekomendasi 'palsu' lebih baik mundur, karena secara etika politik sudah cacat," ungkapnya. (Baca: Djan Faridz: Ujang Iskandar Palsukan Tanda Tangan Saya)

Sementara itu, Ketua Pemuda Ansor Kalteng, Suhardi menilai, paslon nomor urut 3 sejak awal mengklaim mendapat dukungan PPP. Padahal PPP mengklarifikasi tidak pernah mengeluarkan surat dukungan bagi Ujang-Jawawi.

"Jelas sangat tidak layak maju. Sebab, sudah bermasalah dan sangat fatal yang diduga ‘memalsukan’ rekomendasi PPP. Sedangkan, PPP saja tidak pernah memberikan," tandasnya.

Selain soal dugaan memalsukan tanda tangan, Ujang juga ditengarai terlibat merekayasa kesaksian saksi palsu ketika mengajukan gugatan hasil pilkada KPU Kotawaringin Barat di sidang Mahkamah Konstitusi pada 2010 lalu. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya