Baru 17 Anggota Dewan Teken Dukungan Pansus Freeport

Untuk membongkar borok pengelolaan tambang oleh PT Freeport Indonesia, Pansus Angket Freeport yang dibentuk DPR harus menyelidiki kontrak karya di masa Orde Baru berkuasa.

Demikian ditegaskan anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu pada dialog bertema Pansus Freeport dan Penguasaan Sumber Daya Alam Oleh Asing, di Jakarta, Minggu (20/12)‎.

Menurut politisi muda PDI Perjuangan ini, bicara Freeport tidak bisa dilepaskan dari persoalan kontrak karya pertama kali dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Dan ironisnya, kontrak karya itu menjadi tragedi berkepanjangan bagi rakyat Indonesia.

"Makanya Pansus Freeport perlu membongkar ketidakberesan dari kontrak karya pertama kali dilakukan antara pemerintah dengan Freeport," kata Masinton.

Menurut Masinton, dari kontrak karya ini pemerintah menyerahkan pengelolaan tambang di bumi Cenderawasih kepada perusahaan asing sementara posisi pemerintah tidak jelas sama sekali.

Skandal "Papa Minta Saham" yang melibatkan Ketua DPR, Setya Novanto membuka mata rakyat Indonesia kalau Freeport ‎selain mengeruk kekayaan tambang, juga mengamankan relasi bisnisnya secara tidak benar, utamanya dengan pejabat tinggi di republik ini.

Makanya, untuk membongkar itu semua, Pansus angket Freeport harus dibentuk oleh DPR. Sejauh ini kata dia, sudah 17 anggota DPR dari berbagai fraksi meneken dukungan pembentukan Pansus Angket Freeport.

"Kita akan galang lagi," demikian Masinton.[dem]