Jokowi Masih Warisi Masalah Pemerintahan SBY

Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto menilai, di akhir tahun 2015 pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih mewarisi masalah-masalah peninggalan pemerintah sebelumnya, seperti lambatnya proses izin di birokrasi serta kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten.

Mengenai lambatnya proses perizinan di birokrasi, Nico menjelaskan kebijakan pemerintah mengenai pemotongan jalur birokrasi tidak sepenuhnya terlaksana secara merata.

"Pemerintah pusat melaksanakan deregulasi, penyederhanaan perizinan, tapi itu hanya teoritis dan hipotesis saja. Di tingkat pusat yang semuanya sudah lengkap memang bisa terwujud, sementara ditingkat bawah perizinan masih membutuhkan waktu yang berbulan," ujarnya dalam diskusi bertema 'Menjaga Ingatan: Ekonomi dan Politik 2015' di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (19/12).

Lebih lanjut mengenai kebijakan yang tidak konsisten, menurut Nico, dalam 100 hari pertama, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK masih tinggi. Namun hal tersebut tidak bertahan lama. Menurunnya tingkat kepuasan publik lantaran kebijakan pemerintah yang tidak konsisten seperti harga bahan pokok yang naik turun.

Nico menambahkan, jika pemerintahan Jokowi masih mewarisi permasalahan yang sama di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan selalu tertinggal menghadapi tantangan, salah satunya perdagangan internasional seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

"Kalau hal mendasar masih belum bisa beres maka saya kira kita akan sulit untuk berkompetisi di luar. Dalam hal ini berkompetisi di Asia Tenggara contohnya MEA," tutupnya. [wah]