Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mendengarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus Pelindo II di mana salah satu isinya adalah meminta pemecatan Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Rekomendasi Pansus harus didengar. Ini akan lebih kuat, jika Pansus Pelindo II mengeluarkan pernyataan bahwa DPR sudah tidak bisa lagi bekerja sama dengan Rini Soemarno. Jika Presiden Jokowi tidak mengganti Rini Soemarno, maka DPR tidak akan mengundang yang bersangkutan ke DPR lagi," kata Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Sya'roni saat dihubungi wartawan, Jumat, (18/12).
Sebelumnya, Jokowi saat kasus yang melibatkan Mantan Ketua DPR Setya Novanto meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mendengarkan suara publik sebelum mengambil keputusan.
Banyak kalangan sekarang balik meminta ke Jokowi untuk mendengarkan juga suara publik yang direpresentasikan dalam Paripurna DPR (Kamis, 17/12) yang menyetujui rekomendasi dari Pansus Pelindo II yakni memecat Rini Soemarno.
Selain itu menurut Sya'roni, DPR juga harus secara intensif menyampaikan ke publik tentang dosa-dosa Rini Soemarno sehingga Menteri BUMN itu layak dipecat. Jika seluruh anggota DPR terus menggaungkan semangat yang sama, ia yakin bukan tidak mungkin dalam waktu yang tidak lama akan tercipta daya dorong yang sangat besar. Dengan begitu Presiden Jokowi tidak bisa menolaknya.
"Senayan juga harus menjalin komunikasi dengan kelompok anti neolib agar terjalin sinergisitas. Karena jika dilihat dalam beberapa kasus, Rini Soemarno ternyata memiliki daya dukung yang sangat kuat. Buktinya, sudah beberapa kali elit PDIP mencoba ingin menggoyangnya, namun gagal terus," tuturnya.
Direktur Eksekutif Energi Watch, Ferdinand Hutahaean, menyarankan Pansus Pelindo mengungkap kerugian-kerugian negara dalam kasus Pelindo II. Lalu, setelah itu melaporkan secara resmi Rini ke kepolisian, kejaksaan atau KPK untuk diproses secara hukum.
"Jadi tidak cukup jika hanya meminta presiden mencopot Menteri BUMN," katanya
.[wid]
