Ada Kecenderungan Di "Daerah Korupsi" Partisipasi Pemilihnya Anjlok

. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar diskusi diseminasi hasil riset partisipasi masyarakat dalam Pemilu di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (17/12). Diskusi ini merupakan pemaparan terkait riset partisipasi masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2014 serta Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015.

Komisioner KPU RI, Sigit Pamungkas mengatakan riset terlebih dahulu akan dilakukan terhadap hasil Pileg dan Pilpres 2014 lalu yang difokuskan pada beberapa faktor. Yakni, faktor apa saja yang mempengaruhi kehadiran dan ketidakhadiran pemilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih secara umum serta bagaimana upaya untuk meningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu.

Setelah itu, riset nantinya dilanjutkan kepada sebab-sebah penurunan tingkat partisipasi masyarakat yang cenderung menurun pada Pilkada secara nasional, secara kasat mata bahkan terdapat penurunan sampai di angka 20 persen di daerah yang terjadi kasus korupsi pada kepala daerahnya.

"Kita ada kecenderungan penurunan angka partisipasi secara nasional, dari angka-angka itu yang tingkat penurunannya drastis lebih dari 20 persen ada di lima daerah, dan apabila dilihat pada daerah tersebut ada kejadian khusus yaitu korupsi," ungkap Sigit dilansir dari laman kpu.go.id, Jumat (18/12).

Meski demikian menurut Sigit, itu tidak dapat langsung disimpulkan sebagai penyebab menurunnya tingkat partisipasi, sebab masih banyak variabel lain yang perlu dilakukan penelitian lebih mendalam.

"Kita masih belum bisa menyimpulkan apakah variabel itu (korupsi) yang menimbulkan angka partisipasinya turun sedemikian jauhnya atau masih ada variabel lain," terang Sigit.

Ia pun menegaskan bahwa hasil riset yang dikeluarkan Kamis (17/12) masih bersifat sementara berdasarkan hasil upload C1 yang telah dilakukan, kemungkinan masih dapat berubah, menunggu penetapan yang dilakukan berjenjang pada tiap daerah.

Penurunan tingkat partisipasi yang terjadi menurut sigit dapat disebabkan oleh banyak hal, yang menurutnya perlu dilakukan riset mendalam, apakah hal tersebut dikarenakan kurangnya kinerja dari penyelenggara, atau pilihan politik masyarakat atau kinerja dari kandidat itu sendiri. Langkah KPU dalam Diseminasi Riset Parmas ini merupakan langkah awal penelitian KPU yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) untuk mendapatkan masukan dari seluruh stake holder Pemilu. [rus]