Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK), Surya Tjandra, menilai lembaga anti korupsi harus banyak bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain.
Menurut kandidat yang direkomendasikan Gubernur Jakarta Basuki Purnama ini , KPK harus mulai meminimalisir ketegangan antar lembaga penegak hukum
"Penting menurut saya ‎kerjasama ‎dengan penegak hukum lain, banyak berdiskusi dengan Komisi III DPR dan pemerintah. Bukan justru menjadi lembaga pembuat gaduh penegakan hukum," kata Surya dalam uji kepatutan dan kelayakan Capim KPK oleh Komisi III DPR RI di gedung parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/12).
Lebih lanjut dalam pemaparannya, Surya menintikberatkan KPK pada tugas menyelesaikan akar persoalan korupsi berupa kesenjangan ekonomi dan hukum. Hal itu menurutnya lebih penting dibandingkan hanya menindak tapi tak menyentuh akar masalahnya. Pemberantasan korupsi harus punya efek langsung peningkatan kesejahteraan.
"Bagi saya kerja pemberantasan korupsi harus berdampak pada kesejahteraan rakyat. Anggaran pendidikan, fasilitas publik, kesehatan. isu-isu ini yang barangkali jadi pintu masuk supaya isu korupsi enggak jadi isu elite, ada jagoan yang menangkap koruptor," imbuhnya
Terkait Revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, Surya menilai revisi UU KPK harus mengakomodir peningkatan kualitas dan kapasitas KPK. Sehingga KPK tidak justru melakukan pelanggaran HAM dalam penanganan perkara.
"‎Secara konkret penguatan sistem. Kemudian apakah melalui revisi undang-undang mengakomodir penguatan kualitas dan kapasitas KPK. Kemudian penyidikan dan tindakan penting yang memiliki dasar hukum yang jelas," ujarnya.
[ald]
