Pejabat Terlalu Lama Melarat Mudah Gadaikan Bangsa

Amandemen empat kali terhadap UUD 1945 asli (1999-2002) membuat segala sesuatu di Indonesia menjadi urusan yang transaksional. Sifat demokrasi terbuka membiarkan kapitalis dan liberalis membeli jiwa rakyat dan bangsa Indonesia.

Hal itu dikatakan Ketua Angkatan Muda Samudera Raya (Amara), Herfan Nurmansa, yang juga Sekjen Gerakan Cinta Tanah Air, dalam pertemuan curah pendapat "Selamatkan NKRI dan kembalikan UUD 1945 yang asli", di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/12).

"Para pejabat dan juga pemerintahan yang ada selama ini selalu saja menguntungkan pribadinya masing masing," kata Herfan.

Menurut dia, rasa nasionalisme rakyat Indonesia sudah hampir luntur karena penerapan demokrasi liberal. Salah satu contoh demokrasi liberal yang tidak cocok untuk bangsa Indoensia adalah Pemilihan Kepala Daerah langsung.

Perilaku pejabat yang menggadaikan Pancasila dan UUD 45 sangat merugikan bangsa dan negara, karena itu UUD 1945 harus segera dikembalikan seperti sedia kala.

"Mental pejabat-pejabat kita sudah kelamaan melarat hingga akhirnya jati diri bangsa, Pancasila dan UUD 1945 digadaikan oleh penghianat bangsa untuk demi terwujudnya kepentingan mereka pribadi," ujarnya.

"Maka dari itu kita harus segera selamatkan NKRI dengan mengembalikan UUD 1945 yang asli," tegasnya. [ald]