Rachma: Kembali ke UUD 45 Asli, Kembalikan MPR Sebagai Lembaga Tertinggi

Politisi senior, Rachmawati Soekarnoputri, menyebut ada tiga masalah bangsa yang layak disebut "bencana nasional" akibat empat kali amandemen UUD 45 di awal masa reformasi.

Permasalahan bangsa itu adalah korupsi, utang luar negeri, dan kesenjangan sosial antar masyarakat.

Menghadapi berbagai masalah bangsa, lanjut Rachmawati, pemerintah seakan menemui jalan buntu karena konstitusi yang menjadi dasar kebijakan adalah hasil amandemen bernafaskan neoliberal.

Putri Bung Karno ini menawarkan solusi, yaitu kembali ke UUD 1945 yang asli. MPR RI harus berperan kuat untuk mengembalikan konstitusi yang asli.

"Jadi kalau kita tidak memberikan solusi atau kita tidak kembali kepada solusi yang paling baik (UUD 45 asli), kita akan selesai," kata Mbak Rachma usai menemui Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, di Gedung Nusantara III MPR, Jakarta, Selasa (15/12).

Rachmawati datang menemui Ketua MPR sebagai Ketua Umum Gerakan Selamatkan NKRI.

Dia juga menegaskan bahwa menolak amandemen UUD 1945 sejak tahun 1999.

"Tapi baru sekarang mungkin teman-teman baru sadar akibat 18 tahun ini menjadi bencana nasional. Kegawatan ini memberatkan rakyat," ujar pendiri Partai Pelopor ini.

Dia juga menekankan bahwa MPR RI sebagai lembaga yang berwenang mengamandemen UUD 45 harus diperkuat. MPR harus dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara.

"Tidak hanya menjadi lembaga tinggi negara seperti sekarang ini yang kedudukannya sejajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif," jelasnya. [ald]