Berita

setya novanto/net

Politik

Relawan Jokowi: Kasus Setya Novanto Bukan Cuma Pelanggaran Etika

SELASA, 15 DESEMBER 2015 | 13:57 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Relawan Jokowi yang tergabung dalam Komite Penyelamat Nawacita mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti kasus "Papa Minta Saham" yang berisi pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Hari-hari ini rakyat Indonesia geram menyaksikan tindak-tanduk para mafia," ujar kordinator aksi Komite Penyelamat Nawacita, Osmar Tanjung, di depan gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (15/12).

Ratusan peserta demonstrasi di depan lembaga anti korupsi itu membawa poster bergambar Jokowi sambil menyerukan anti mafia dan anti birokrat pelaku Nawacita gadungan.


"Gempur para mafia dan Nawacita gadungan," sorak massa.

Osmar mengatakan, saat ini para "penghisap" rakyat tidak bekerja sendirian. Banyak mafia yang merangkul kekuatan birokrat, yang mudah diajak bekerja sama untuk merampas uang rakyat.

"Para birokrat jenis ini layak disebut sebagai Nawacita gadungan," kata Osmar.

Komite Penyelamat Nawacita menyatakan, kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang melibatkan Setya Novanto dar Riza Chalid tidak cukup diselesaikan melalui proses MKD. Kasus ini bukan semata pelanggaran kode etik anggota DPR, melainkan juga kasus hukum.

Lembaga-lembaga penegak hukum yakni KPK, Kejaksaan Agung dan Polri segera mengambil langkah-langkah hukum kepada Setya Novanto dan Riza Chalid secepatnya. KPK, Kejagung dan Polri tidak boleh takut menangkap dan memenjarakan Setya Novanto dan Riza Chalid demi kepentingan penuntasan kasus ini dan demi memenuhi rasa keadilan masyarakat

Para penegak hukum harus melanjutkan penyelidikan dan penyidikan kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden sampai ke akar-akarnya hingga terbongkar pula jaringan Nawacita gadungan yang selama ini menjadi komprador para mafia pemburu rente.  

Dalam rilisnya juga, Komite Penyelamat Nawacita berkomitmen mendukung Pemerintahan Presiden Jokowi memberantas mafia dan Nawacita gadungan demi terwujudnya Indonesia sebagai bangsa yang berdikari secara ekonomi berdaulat secara politik serta berkepribadian dalam kebudayaan. [ald]

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Relawan Jokowi: Rismon Sianipar Pengecut!

Jumat, 13 Maret 2026 | 01:05

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

UPDATE

Prediksi Mossad Gagal, Netanyahu Disebut Murka ke Direktur Intelijen

Senin, 23 Maret 2026 | 13:39

Kasus Andrie Yunus Bisa Diusut Timwas Intelijen DPR

Senin, 23 Maret 2026 | 13:23

Pengamat: Trump Inkonsisten Soal Selat Hormuz

Senin, 23 Maret 2026 | 13:09

Daftar Negara yang Terancam Bangkrut Akibat Perang Iran

Senin, 23 Maret 2026 | 12:53

Gebrakan Xiaomi SU7 2026: Ludes 15 Ribu Unit dalam 34 Menit, Daya Jelajah Tembus 900 Km!

Senin, 23 Maret 2026 | 12:37

H+2 Lebaran, Emas Antam Turun Rp50 Ribu

Senin, 23 Maret 2026 | 12:35

WFH Jangan Ganggu Kinerja Perusahaan, DPR Minta Pemerintah Hati-hati

Senin, 23 Maret 2026 | 12:31

124 Perusahaan Truk Kena Sanksi Saat Lebaran, Mayoritas Pelanggaran ODOL

Senin, 23 Maret 2026 | 12:08

Menhub Siapkan Strategi Khusus Amankan Arus Balik Lebaran 1447 H Lintas Sumatra-Jawa

Senin, 23 Maret 2026 | 11:27

DJP: Aktivasi Akun Coretax Tembus 16,6 Juta, Lapor SPT Tahunan Capai 8,7 Juta

Senin, 23 Maret 2026 | 11:03

Selengkapnya