Projo: Jangan Salahkan Rakyat Duduki Gedung DPR

. Pemberantasan korupsi menjadi masalah sangat berat untuk diatasi. Tanpa keteladanan para elit, segala jurus yang dilakukan pun menjadi sia-sia.

"Pemberantasan korupsi hanya bisa terwujud di negeri ini bila elit politik mau memberikan teladannya. Pemberantasan korupsi  memerlukan tindakan nyata bukan sekedar pidato kosong. Apalagi menggunakan bungkus ideologi," kata Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi dalam acara yang diselenggarajan DPC Projo Batang dalam memperingati hari anti korupsi dunia yang bertema 'Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Benar-benar Bersih dan Melayani', Minggu (13/12).

Hadir dalam acara itu, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo  penerima Bung Hatta Anti Corruption Award 2015 dan Yeni Sucipto.

Menurut Budi, peringkat Indonesia sebagai negara yang korup, menurut indeks persepsi korupsi berbagai lembaga dunia masih di peringkat 107. Posisi ini dalam beberapa tahun ini pun masih stagnan, sehingga menjadi tantangan bagi kita semua.
                   
"Langkah nyata yang dilakukan beberapa pemimpin daerah patut diapreasi. Anggaran negara atau daerah itu kan uang rakyat. Hanya dengan model kepemimpinan yang hadir dan melayanilah uang rakyat dapat di kelola secara transparan dan dapat di pertanggung jawabkan," jelas Budi.             

Ditambahkannya, korupsi yang juga berbahaya adalah korupsi dan manipulasi aspirasi rakyat. Bagaimana mungkin rakyat mau menghormati dan respek terhadap lembaga perwakilan rakyat, jika ternyata pemimpinnya menggunakan untuk memperkaya diri.

Mengenai kasus "Papa Minta Saham" yang menggegerkan jagat politik Indonesia, Ketua Umum Projo menegaskan, dirinya bergarap Ketua DPR Setyo Novanto untuk mengundurkan diri.

"Saya menyerap dan mendengar langsung aspirasi dari berbagai pelosok Indonesia. Ketua DPR sebaiknya mundur dan penegak hukum harus bertindak keras. Setya Novanto dan Riza Chalid harus ditangkap dan diproses hukum. Kesabaran rakyat ada batasnya. Pendudukan gedung DPR tinggal menunggu waktu. Semua sudah siap bergerak. Kalau itu yang terjadi, jangan salahkan rakyat yang menjadi hakimnya," pungkas Budi. [rus]