Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyadari bahwa masing-masing instansi aparat keamanan dan stakeholders wilayah perbatasan telah memiliki aturan dan Standar Operation Prosedure (SOP) dalam pengamanan dan pengawasan ancaman terorisme. Namun, strategi pengawasan perbatasan yang ada saat ini dinilai belum menyeluruh.
Demikian disampaikan Kepala BNPT Komjen Saud Usman Nasution ketika membuka acara Sosialisasi Pengawasan Terorisme wilayah Perbatasan di Manado, Jumat (11/12). Manado adalah persinggungan langsung Indonesia dengan Filipina.
"Atas dasar itulah, BNPT membuat SOP untuk mensinergikan seluruh stakeholders dan bersama melakukan pengawasan wilayah perbatasan sesuai amanat UU yang menempatkan BNPT sebagai lembaga Koordinatif dalam pencegahan aksi terorisme," tegasnya.
Apalagi, Indonesia pernah merasakan dampak langsung terorisme akibat lemahnya sistem pengawasan di wilayah ini. Pergerakan organisasi teroris transnasional di beberapa tahun silam, seperti yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah, bertumpu pada wilayah perbatasan ini.
Sejumlah nama gembong teroris, seperti Azahari dan Noordin Top terbukti menggerakkan kelompoknya melewati perbatasan Filipina-Malasyia-Indonesia. Pergerakan kelompok teroris di wilayah ini tidak terbatas hanya pada penyelundupan para pelaku teroris saja, melainkan juga penyelundupan senjata yang digunakan untuk kegiatan terorisme.
"Kita harus perbaiki sistem pengawasan perbatasan kita. Jangan sampai Indonesia ‘kecolongan’ lagi soal terorisme ini. Semua kita lakukan demi keamanan nasional negara kita," tandas mantan Kapolda Sumsel ini.
Acara nasional melibatkan sejumlah instansi terkait wilayah perbatasan, seperti Imigrasi, Kejaksaan, Polisi, Bea Cukai, TNI, dan sebagainya. Mereka dating dari berbagai wilayah Kalimatan Barat, Maluku Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
[zul]
