Muhammadiyah dan PBNU Desak MKD Tegas dan Novanto Mundur

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR harus menjadi tempat yang amanah dalam memutuskan perkara skandal yang melibatkan Ketua DPR dan PT Freeport.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti saat konfrensi pers bersama sejumlah tokoh lintas agama di Gedung PGI, Jalan Salemba, Jakarta, Jumat (11/12)

Menurut Mu'ti sebagai lembaga penegakan etik, MKD dituntut membuktikan pelanggaran etik yang dilakukan Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

"MKD harus fokus pada pembuktian pelanggaran yang sudah terang menderang. Ini memprihatinkan, perlu keputusan secepatnya. Segera buktikan pelanggaran tata tertib oleh Setya Novanto, jangan malah melindunginya," tegas Mu'ti

Senada dengan Muhammadiyah, ditempat yang sama Wakil Sekjen PBNU Imam Pituduh juga menegaskan solusi mundur bagi Setya Novanto sebagai Ketua DPR menjadi langkah terbaik. Novanto diharapkan berani mengambil sikap agar bisa menghentikan kegaduhan politik nasional.

"Novanto itu mewakili rakyat, makanya representasi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Saran saya, sebaiknya dia mundur saja. Itu solusinya,"tegas Imam

Untuk diketahui, pernyataan sikap ini dihadiri pula tokoh lain seperti oleh Rohaniawan Katolik Franz Magnis Suseno, Sekretaris Umum PHDI Ketut Purwata. Selain itu, ada juga pengamat serta aktivis seperti Romo Benny Susetyo, Ray Rangkuti, Sebastian Salang, dan Jerry Sumampow. [mel]