. Pansus Freeport harus dibentuk untuk menguak semua persoalan terkait masalah kontrak PT Freeport Indonesia. Pansus Freeport bisa digulirkan tanpa harus menunggu keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) maupun penegak hukum yang saat ini sedang mengusut Ketua DPR Setya Novanto.
"Bahwa Setya Novanto melanggar kepatutan saat berulang jumpa serta menfasilitasi pertemuan antara Dirut PT Freeport dan pemodal MRC, tak lagi perlu dibantah," kata dosen Politik FISIP Universitas Airlangga, Haryadi, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 11/120.
Dalam posisi apa pun, kata Haryadi, perorangan atau Ketua DPR-RI, tak relevan untuk dibedakan. Karena kedua pengusaha itu pasti berkepentingan jumpa SN karena ia Ketua DPR-RI.
"Seandai SN hanya seorang sopir gojek atau dosen, pastilah kedua pengusaha itu enggan jumpa," ujarnya.
Jadi, dalam persepsi Haryadi, secara absolut SN telah melanggar prinsip kepatutan pejabat negara.
"Bahwa untuk itu ada konsekuensi sanksi legal, sanksi sosial, dan sanksi politik, pastilah SN tahu. Walau mungkin tak diharapkannya," tukasnya.
Tapi, lanjut dia, dari proses kesaksian dan analisis konteks yang berlangsung di MKD, maka persoalannya memang tak semata menyangkut pelanggaran kepatutan oleh SN. Justru dibalik kasus SN itu terkesan ada persoalan yang jauh lebih besar dan substantif.
"Mungkin saja itu mengait operasi kartel dan atau perorangan yang merugikan negara RI dalam jumlah miyar dan dolar AS, serta berlangsung dalam kurun waktu panjang," ujarnya.
Jika benar demikian, kata Haryadi, maka forum MKD tak punya kewenangan mengorek dugaan kerugian negara terkait PT. Freeport itu. Oleh karenanya, DPR-RI perlu segera membentuk Pansus Freeport.
"Lewat pansus freeport lebih dimungkinkan lembaga DPR-RI menggali data terkait prasangka yang publik terhadap kerugiaan negara selama ini," tegasnya.
Jika dibentuk Pansus Freeport, jelas Haryadi, sekaligus hasil temuan dan laporannya nanti menjadi salah satu pertimbangan utama saat memertimbangkan perlu tidaknya memperpanjang kontrak/ijin operasi Freeport di tahun 2019, karena kontrak akan habis pada tahun 2021.
"Hanya dengan cara inilah, yaitu membentuk Pansus Freeport, segala sesuatu yang terkait dengannya akan terkuak. Sekaligus juga marwah lembaga DPR-RI akan kembali pulih," pungkasnya.
[ysa]
