Berita

hm prasetyo/net

Hukum

Komisi Kejaksaan RI Siap Usut Cawe-cawe Jaksa Agung

KAMIS, 10 DESEMBER 2015 | 18:24 WIB | LAPORAN:

Komisioner Komisi Kejaksaan RI, Indro Sugianto angkat bicara soal rencana Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Chuck Suryosumpeno menggugat Jaksa Agung HM Prasetyo.

Adapun Chuck memprotes dan menguggat Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung HM Prasetyo yang telah menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan struktural. SK tanggal 18 November 2015 tersebut antara lain muncul dengan sejumlah tuduhan dalam kapasitas Chuck sebagai Ketua Satgassus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi.

Chuck kemudian mengajukan gugatan ke PTUN sebagai bentuk penolakan. Namun, Prasetyo, tidak memberikan hak banding dan jawab terhadap putusan itu. malahan, dia dikabarkan sudah mengeluarkan Surat Keputusan pergantian Chuck sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.


"Terperiksa itu mempunyai hak selama 14 hari setelah surat itu diterima untuk menyatakan hak banding. Jadi pergantian pejabat yang ditinggalkan harus menunggu hak Chuck terpenuhi dulu,” kata Indro mengomentari soal diatas.

Dia tegaskan, jika Jaksa Agung HM Prasetyo sudah melakukan pelantikan atau pergantian pejabat, maka ada sesuatu yang janggal di balik pemeriksaan Chuck selama ini.

"Jika ke depan putusan pemeriksaan ini dipermasalahkan oleh terperiksa dan terbukti ada kekeliruan, maka yang harus bertanggungjawab pertama kali yakni Jamwas dan Ketua Tim Pemeriksa. Selain itu juga Jaksa Agung juga harus ikut serta,” cetusnya.

"Laporkan ke Komisi Kejaksaan, kami siap mengusut untuk membongkar dugaan adanya permainan disini. KKRI siap membantu. Disamping itu, Chuck juga bisa mengajukan PTUN gugatan terhadap Jaksa Agung jika kurang puas,” sambung Indro.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai, jika Chuck sudah mengajukan gugatan ke PTUN, maka secara otomatis SK penunjukkan penggantinya, merupakan bagian dari objek sengketa yang diajukan, harus ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan. "Itu semua sudah diatur dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN. Dengan kata lain, hukuman sanksi serta keputusan mutasi yang diberikan kepada Chuck untuk sementara tidak bisa diberlakukan sampai memperoleh kekuatan hukum tetap,” terang Margarito.

Menurut dia, pemeriksaan yang sudah dilakukan pengawasan sepertinya memiliki kepentingan politis. Saya tahu siapa Chuck, dia memiliki segudang prestasi di kejaksaan. Sayangnya dia ini tidak disukai rekan sejawat karena memiliki prestasi dan memiliki visi misi mengabdi untuk negara. Jadi pemeriksaan tersebut sepertinya pesanan,” cetusnya. [sam]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Pernah Tembak Mati Perampok Toko Emas, Eks Kapolres Jakbar Kini Jabat Kapolda Papua Barat

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:17

PIEP Datangkan 450 Ribu Barel Minyak dari Aljazair

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:07

Din Syamsuddin Tawarkan Konsep Etika Global Bersama di Forum Internasional Mauritius

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:05

KSP Kawal Ketat Kopdes Merah Putih hingga Capai Target

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:04

Strategi Pertamina Trans Kontinental Jaga Stabilitas Kinerja 2026

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:49

Lebih dari 42 Ribu Warga Ikut Pilih Logo HUT RI ke-81

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:40

Ketika Demonstrasi Punya Harga, yang Mati Bukan Hanya Integritas Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:34

Forum Bersama Raja Charles III, Jumhur Bicara Kebijakan Pengelolaan Limbah

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:30

Menkop Gandeng KSP Percepat Operasionalisasi Kopdes

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:23

AKBP Supriyanto jadi Kapolres Pertama Kawasan IKN

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:20

Selengkapnya