Berbagai Kasus Korupsi Jakarta Jadi Bola Panas Dan Hambat Pembangunan Ibukota

. Berbagai masalah dugaan korupsi di DKI Jakarta terus menjadi ‎bola panas dan meghambat pembangunan Jakarta. Apalagi hiruk-pikuk masalah ini justru bergulir kencang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 mendatang.

Demikian disampaikan Ketua ‎Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat‎ (FKDM) DKI Jakarta, M. Rico Sinaga‎. Menurut Rico, di antara kasus itu misalnya kasus pengadaan lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang diduga kuat diotaki oleh sang Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama yang kini ditangani KPK. Atau kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) yang kini sudah ditangani Bareskrim Mabes Polri.

"Warga Jakarta mulai tidak nyaman dengan hiruk-pikuk soal korupsi di Pemprov DKI, baik yang ditangani KPK maupun Mabes Polri. Ini akan ‎mengganggu pelaksanaan Pilkada DKI 2017‎," kata Rico dalam sebuah diskusi bertajuk 'Jakarta Darurat Korupsi' di gedung BIPI, Jakarta Pusat, Rabu (9/12).

‎Menurut Rico, jika kegaduhan ini terus berlarut-larut sampai menjelang Pilkada DKI 2017, bukan mustahil akan membuat pelaksanaan Pilkada terganggu.

"Harus menjadi catatan kita bersama, tidak mungkin DKI menghadapi Pilkada dalam suasana gaduh seperti ini. Nanti Gubernur dan jajarannya menjalani pemeriksaan sana-sini karena tersandung kasus, belum lagi politisi di DPRD," jelas Rico.

"Saya dengar-dengar, kini Ahok sudah mulai tersudut dan sakarang sedang siap-siap membongkar semua korupsi di DKI sejak zamannya Pak Sutiyoso. Ini Jakarta bisa kacau,"‎ terang Rico.

Dia menjelaskan, hal itu bisa saja terjadi mengingat‎ semua data ada di Inspektorat DKI. "Nah kalau ini dibongkar, habis semua. Termasuk pejabat-pejabat yang sudah mati semuanya dibangkitkan dari kubur untuk diperiksa," pesan Rico.

Karena itu, lanjut Rico, melalui diskusi ini FKMD merasa perlu men‎gingatkan pemerintah dalam rangka memberikan pemahaman tentang kewaspadaan dini terhadap apapun yang terjadi di masyarakat. Rico juga berharap, menjelang Pilkada 2017 forum seperti ini dapat terus berkembang dan keberadaannya dapat tersebar di seluruh kelurahan dan kecamatan di DKI.

"Ini perlu dilakukan dalam rangka memberikan rasa aman terhadap warga Jakarta dan sebagai upaya untuk bersinergi dengan aparat pemerintah dan semua unsur," tandasnya. ‎[ysa]