Berita

zulkifli hasan/net

Ketua MPR: Sistem Ketatanegaraan Kita Perlu Ditinjau

SENIN, 07 DESEMBER 2015 | 14:40 WIB | LAPORAN:

MPR menggelar simposium kebangsaan di gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, pagi tadi (Senin, 7/12).

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat negara di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan presiden Megawati Soekarnoputri, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Dalam sambutannya, Ketua MPR, Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya acara ini sebagai refleksi akhir tahun atas implementasi ketatanegaraaan yang telah berjalan setelah belasan tahun dalam era reformasi.  


"Dengan pikiran jernih ada capaian positif dalam pengimplementasian proses ketatanegaraan selama era reformasi seperti adanya transparansi, pemilu yang berkala, demokratisasi, dan lain sebagainya," kata Zulhas, sapaan akrab ketua umum Partai Amanat Nasional tersebut.  

Meski demikian, Zulkifli mengajak semua untuk tetap waspada. Sebab capaian positif itu menurutnya baru tahap awal dalam membangun konsolidasi demokrasi.

Konsolidasi demokrasi sebagai wujud untuk menghadapi berbagai kendala dalam demokrasi seperti masalah politik etik, pemerintahan demokrasi tanpa diikuti meritokrasi, politik padat modal yang menyebabkan politik berbiaya tinggi.

Diakui Zulkifli meski ada perkembangan demokrasi namun masih ada kelemahan. Hal demikian menurut Zulkifli harus diperkuat. Untuk itulah perlu ada inisiatif untuk menata ulang sistem ketatanegaraan.

"Kita harus tahu kunci-kunci isunya. Kunci isu tersebut diungkapkan seperti adanya keinginan untuk menghidupkan rencana pembangunan seperti GBHN pada masa Presiden Soeharto atau Semesta pada masa Presiden Soekarno, revitalisasi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika serta NKRI, juga perlunya untuk meninjau sistem ketatanegaraan pasca reformasi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan rakyat atau belum," tukasnya.[wid]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya