Ketua MPR: Sistem Ketatanegaraan Kita Perlu Ditinjau

MPR menggelar simposium kebangsaan di gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, pagi tadi (Senin, 7/12).

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat negara di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan presiden Megawati Soekarnoputri, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Dalam sambutannya, Ketua MPR, Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya acara ini sebagai refleksi akhir tahun atas implementasi ketatanegaraaan yang telah berjalan setelah belasan tahun dalam era reformasi.  

"Dengan pikiran jernih ada capaian positif dalam pengimplementasian proses ketatanegaraan selama era reformasi seperti adanya transparansi, pemilu yang berkala, demokratisasi, dan lain sebagainya," kata Zulhas, sapaan akrab ketua umum Partai Amanat Nasional tersebut.  

Meski demikian, Zulkifli mengajak semua untuk tetap waspada. Sebab capaian positif itu menurutnya baru tahap awal dalam membangun konsolidasi demokrasi.

Konsolidasi demokrasi sebagai wujud untuk menghadapi berbagai kendala dalam demokrasi seperti masalah politik etik, pemerintahan demokrasi tanpa diikuti meritokrasi, politik padat modal yang menyebabkan politik berbiaya tinggi.

Diakui Zulkifli meski ada perkembangan demokrasi namun masih ada kelemahan. Hal demikian menurut Zulkifli harus diperkuat. Untuk itulah perlu ada inisiatif untuk menata ulang sistem ketatanegaraan.

"Kita harus tahu kunci-kunci isunya. Kunci isu tersebut diungkapkan seperti adanya keinginan untuk menghidupkan rencana pembangunan seperti GBHN pada masa Presiden Soeharto atau Semesta pada masa Presiden Soekarno, revitalisasi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika serta NKRI, juga perlunya untuk meninjau sistem ketatanegaraan pasca reformasi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan rakyat atau belum," tukasnya.[wid]