Berita

foto :net

Bisnis

Komisi VI Setuju Perampingan BUMN Asalkan...

SELASA, 24 NOVEMBER 2015 | 14:23 WIB | LAPORAN:

Komisi VI DPR mendukung rencana perampingan jumlah perusahaan BUMN dari 119 menjadi 85, namun dengan sejumlah catatan.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan, perampingan itu betul-betul ditujukan pertama, untuk efisiensi BUMN. Dengan jumlah yang lebih kecil, ia yakin BUMN bisa bersinergi dan fokus serta mampu menjalankan tugasnya sebagai agen pembangunan nasional.

Kedua, perampingan ditujukan untuk memperkuat core business yang ada. Saat ini, menurut dia, banyak BUMN yang core business-nya relatif mirip sehingga akan lebih efisien jika dikelola dalam satu manajemen.


Klasifikasi perampingan yang direncanakan sampai tahun 2020 itu bisa dilakukan berdasarkan sektor strategis, seperti infrastruktur, pangan, pembiayaan, konstruksi, pertambangan, permesinan, pertahanan, dan lain-lain. Fokus ketiga perampingan ditujukan untuk mencapai konsolidasi manajemen bisnis, aset, keuangan, dan ekonomi.

"Dengan begitu, BUMN kita bisa lebih tangguh dan berdaya saing. Bisa bersaing dengan perusahaan luar negeri," ujarnya.

Perampingan itu juga harus difokuskan pada anak-anak perusahaan BUMN yang makin tidak terkontrol dan beroperasi di luar core business-nya. Sehingga tidak terjadi ramping di atas, namun di bawahnya menggurita tanpa terkendali.

"Tentunya harus tetap menjaga atas keberadaan asset BUMN itu sendiri baik asset dalam bentuk kekayaan BUMN maupun asset human capitalnya," terangnya.

Terakhir yang tak kalah penting, lanjut dia, rencana perampingan ini harus disinergikan dengan peraturan dalam bentuk UU yang akan dan sedang dibahas masuk Prolegnas, terutama berkaitan perubahan UU 19/2003 tentang BUMN. Hal ini bertujuan agar BUMN benar-benar menjadi lokomotif pembangunan Indonesia secara lebih nyata.

"Kami berharap UU BUMN yang baru sudah selesai dan diundangkan guna tercapainya tujuan BUMN sebagai agen pembangunan nasional," imbuhnya.

Komisi VI, tambah dia, yang jelas akan mempertanyakan secara tegas mengenai roadmap dan bisnis plan Kementerian BUMN dalam rapat kerja yang segera digelar waktu dekat ini.[wid] 

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Jauhkan Anasir Politik dari Persidangan Roy Suryo Cs

Kamis, 25 Juni 2026 | 08:18

Legislator PDIP Soroti Prinsip Gotong Royong Koperasi Buntut Meninggalnya Dua Calon Manajer KDMP

Kamis, 25 Juni 2026 | 08:12

Saham Teknologi Seret Nasdaq dan S&P 500

Kamis, 25 Juni 2026 | 08:03

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Emas Jatuh 3,3 Persen, Investor Waspadai Kenaikan Suku Bunga The Fed

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:46

DAX Tertekan Anjloknya Rheinmetall, Bursa Eropa Bergerak Mixed

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:30

Jejak Karir Listyo Sigit Diungkap dalam Buku 'Sang Arsitek Presisi Polri'

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:28

Misteri Rp250 Juta KDM, Taufik Hidayat Sudah Ditangkap, Eh ... Hadiahnya Malah Buron

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:00

Merayakan Hari Pelaut sebagai Sandera

Kamis, 25 Juni 2026 | 06:55

Tanpa Nurani

Kamis, 25 Juni 2026 | 06:33

Selengkapnya