Perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menteri Kabinet Kerja untuk tidak berpolemik di ranah publik menjadi obrolan netizen di dunia maya.
Presiden menyampaikan itu saat memimpin rapat kabinet di Istana Bogor, kemarin. Netizen pun memÂberikan saran kepada Jokowi.
Beberapa netizen mengusulkan kepada Presiden untuk mengganti menteri yang suka berbuat kegaduÂhan. Tak sedikit netters menyampaiÂkan kekecewaan terhadap kinerja Kabinet Kerja sembari me-mention akun Twitter resmi Presiden Jokowi, @jokowi.
Pengguna akun @akartiasa menÂgaku kecewa dengan kinerja menÂteri-menteri Jokowi.
"Pak @jokowi itulah yang sangat disayangkan. Para menteri atau pejabat lainnya suka buat opini yang mengganggu ketenangan," keluhnya.
Senada disampaikan netizen @ yandiimagie. Dia menilai, para menÂteri rezim Jokowi lebih banyak berÂbuat gaduh, tetapi miskin prestasi. "Rezim gudah-gaduh, banyak gaduhnya ketimbang prestasi kerjanya ini rezim," cuitnya.
Pemilik akun @donias berempati terhadap Presiden Jokowi. Karena menteri-menteri yang seharusnya membantu tugas Presiden, menuÂrutnya, lebih sering membangkang Presiden.
"Kasian sudah berapa kali ngingetin menterinya, tapi ngga pernah digubris. Menterinya asyik buat gaduh sendiri-sendiri," ujarnya.
Akun @hadi.susanto.75839 menÂgatakan, sejumlah menteri yang suka mempertontonkan kontroversi di ranah publik miskin prestasi. "Yang banyak omong nggak ada kerjanya, yang diam- diam banyak nyelesain masalah," klaimnya.
Netizen juga menyebut menteri yang menurutnya suka kegaduhan. Akun @asmetd menuding Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli suka gaduh. Sejak menjabat menteri, menurutnya, Rizal Ramli rajin meÂnyerang kebijakan menteri-menteri lain dan pejabat BUMN. Rizal Ramli bahkan menyebut aksi-aksi gaduhnya sebagai 'Jurus Rajawali Ngepret.'
"Kayaknya Menko Maritim Anda yang baru itu pak yang banyak biÂcara tapi nggak tahu kerjanya apa?" katanya merujuk Rizal Ramli.
Akun @jamal_nasution berÂpendapat, polemik di ranah publik tidak hanya berasal dari perbedaaan pendapat antar menteri. Polemik juga bisa tercipta dari isu besar yang dapat mempengaruhi sektor politik, ekonomi dan sosial.
"
Reshuffle juga jangan digantung, bisa bikin gaduh. Isu sudah tersebar, tapi nggak dilakukan," cuitnya.
Sebaliknya, akun @petugas_parÂtai_tipu2 berpendapat, perbedaan pendapat antar menteri di ranah publik merupakan hal wajar.
"Orang intelek itu wajar berpoÂlemik agar duduk masalahnya jadi jelas, kok malah dilarang? Memang kabinet isinya tukang becak? Nggak usah pakai polemik," ucapnya.
Netizen lain menilai, ketidakteÂgasan Kepala Negara juga bersumÂbangsih menimbulkan polemik. "Kalau tegas, lugas dan cerdas, pasti nggak ada yang berpolemik," koÂmentar pemilik akun @uluk_uluk.
Bahkan, akun @tax_holiday menilai, Presiden Jokowi kurang dihargai para menterinya.
"Presiden ini tidak memiliki wibawa sedikitpun, jajaran menteri seperti tidak taat padanya. Masing-masing jalan sendiri-sendiri, nyari proyek sendiri dan ngomong sendiri di media," cuitnya.
Akun @juliawanzapar berharap Presiden Jokowi bersikap lebih tegas, "Kalau menteri berbenturan dan menimbulkan polemik. Pecat saja."
Netizen @zulzulk menilai, peneÂkanan Jokowi agar para menteri tidak mengumbar polemik di ranah publik sudah terlambat, karena berÂbagai polemik sudah menyebar luas di masyarakat.
"Keputusan yang terlambat. Ampun deh. Di luar sana sudah lama polemik-polemik itu ada, masa baru sekarang sadar sih. Walah-walah. Pak, jadi Presiden yang cepat tangÂgap gitu loh. Jangan sudah gaduh beberapa babak , baru sekarang buat pernyataan, capek deh," cibirnya.
Saat rapat Kabinet di Istana Bogor, kemarin. Presiden Joko Widodo meÂnekankan kepada seluruh menteri untuk menghindari polemik di ranah publik.
"Hindari tabrakan, tidak ada lagi menimbulkan polemik di publik, perbedaan pandangan hanya di foÂrum rapat," tegas Jokowi.
Jokowi juga menekankan semua anggota kabinet harus belajar dari pengalaman setahun terakhir pemerÂintahan. Dia berharap pemerintahanÂnya ke depan lebih terintegrasi dan satu visi dengannya.
"Perencanaan dan penganggaran juga nyambung, saling kerja sama, saling sinergi, karena sifatnya adalah lintas sektoral, lintas daerah, bahkan lintas negara," jelasnya.
Seluruh anggota kabinet, lanjut Jokowi, juga harus bisa membedaÂkan prioritas dalam melaksanakan pekerjaan. Priroritas pertama hanya untuk rakyat.
"Semua menteri dan kepala lemÂbaga, harus berani membuat teroÂbosan cepat, dengan cara-cara pola-pola baru, dan jangan terjebak pada kebiasaan lalu, business as usual," harapnya.
Presiden meminta para menteri menjaga komunikasi dengan rakyat. Rakyat harus dilibatkan dalam penyÂusunan kebijakan.
"Ajak masyarakat, libatkan, dalam perubahan-perubahan itu," demikian Presiden Joko Widodo.
Pada awal November lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menyamÂpaikan hal senada. Menurut JK, ada menteri yang pura-pura bersikap baik di hadapan Presiden Jokowi atau pada saat berlangsung rapat kabinet.
JK menyebutkan, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada para pembantunya untuk tidak membuat gaduh lagi. "Ya seperti itu, jangan gaduh," kata JK di Kantornya, Jakarta, Selasa (3/11/2015) lalu.
JK menuturkan, dirinya tidak bisa memastikan hubungan atau komuÂnikasi antarmenteri kabinet kerja berjalan baik atau tidak. "Baik, tapi di luar kadang-kadang pura-pura baik," tukas dia. ***
