Berita

luhut pandjaitan

Luhut Pandjaitan Diduga Kuat Berada Di Belakang Setya Novanto

SENIN, 23 NOVEMBER 2015 | 06:23 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Nama Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan, disebut sebanyak 17 kali dalam rekaman pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto bersama pengusaha Riza Chalid dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Rekaman tersebut mendapat sorotan karena nama Presiden dan Wakil Presiden dicatut untuk meminta saham. (Baca: Setya Novanto Bantah Catut Nama Presiden Jokowi)

Ekonom senior Fuad Bawazier, dalam pesan singkat yang diterima Minggu (22/11), melihat ada indikasi Luhut berada di belakang Setya Novanto.


Hal ini terlihat dari saat Luhut menyalahkan Menteri ESDM Sudirman Said (SS) yang membongkar skandal pencatutan nama Presiden dan Wapres tersebut. (Baca: Luhut: Saya Sudah Selesai Dengan Diri Saya)

Selain itu, Luhut juga menyatakan bahwa Menteri ESDM tidak mendapat restu dari Presiden untuk melaporkan kasus tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

"Padahal JK bilang sebaliknya dan bahkan Jkw sendiri bilang mendukung dan menghormati MKD," ucap Fuad, yang mantan Menteri Keuangan ini.

Dalam pandangan Fuad, Luhut terkesan kuat cenderung ingin menenggelamkan atau meremehkan isu atau skandal Freeport ini dan menolak atau sekurangnya tidak mendukung pengusutan pencatutan nama tersebut secara hukum.

"Terlepas pro kontra terhadap SS, tapi dalam hal keberanian pengungkapan skandal FP-SN ini, SS harus didukung. Nah sekarang publik menunggu ketegasan Sikap Jkw dan JK agar tidak main dalam wilayah 'abu-abu'," katanya.

Dia mengingatkan jangan alihkan substansi skandal pencatutan nama Presiden dan Wapres dan upaya korupsinya dengan soal ecek-ecek seperti "rekaman tanpa izin", "SS antek asing" dan lain-lain.

"Silahkan laporkan SS atas kesalahan atau dosanya agar semuanya benar-benar terungkap. Bisa jadi ini memang perang antar mafia elit di pusat kekuasaan. Jadi momentum untuk pembersihan semuanya," demikian Fuad. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya