Nama Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan, disebut sebanyak 17 kali dalam rekaman pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto bersama pengusaha Riza Chalid dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.
Rekaman tersebut mendapat sorotan karena nama Presiden dan Wakil Presiden dicatut untuk meminta saham. (Baca: Setya Novanto Bantah Catut Nama Presiden Jokowi)
Ekonom senior Fuad Bawazier, dalam pesan singkat yang diterima Minggu (22/11), melihat ada indikasi Luhut berada di belakang Setya Novanto.
Hal ini terlihat dari saat Luhut menyalahkan Menteri ESDM Sudirman Said (SS) yang membongkar skandal pencatutan nama Presiden dan Wapres tersebut. (Baca:
Luhut: Saya Sudah Selesai Dengan Diri Saya)
Selain itu, Luhut juga menyatakan bahwa Menteri ESDM tidak mendapat restu dari Presiden untuk melaporkan kasus tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan.
"Padahal JK bilang sebaliknya dan bahkan Jkw sendiri bilang mendukung dan menghormati MKD," ucap Fuad, yang mantan Menteri Keuangan ini.
Dalam pandangan Fuad, Luhut terkesan kuat cenderung ingin menenggelamkan atau meremehkan isu atau skandal Freeport ini dan menolak atau sekurangnya tidak mendukung pengusutan pencatutan nama tersebut secara hukum.
"Terlepas pro kontra terhadap SS, tapi dalam hal keberanian pengungkapan skandal FP-SN ini, SS harus didukung. Nah sekarang publik menunggu ketegasan Sikap Jkw dan JK agar tidak main dalam wilayah 'abu-abu'," katanya.
Dia mengingatkan jangan alihkan substansi skandal pencatutan nama Presiden dan Wapres dan upaya korupsinya dengan soal ecek-ecek seperti "rekaman tanpa izin", "SS antek asing" dan lain-lain.
"Silahkan laporkan SS atas kesalahan atau dosanya agar semuanya benar-benar terungkap. Bisa jadi ini memang perang antar mafia elit di pusat kekuasaan. Jadi momentum untuk pembersihan semuanya," demikian Fuad.
[zul]
