Bank Dunia berkomitmen menyediakan fasilitas rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan program rumah Inti Tumbuh di Indonesia.
Komitmen Bank Dunia disampaikan‎ Geoffrey Payne dari GPA Housing & Urban Development Consultants didampingi Fernando Situngkir, Consultant Housing Policy Analyst Social Urban, Rural and Resilience Global Practice World Bank ketika menemui Ketua Umum Kamar Dagang dan Indonesia (Kadin) paradigma baru yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Rakyat Seluruh Indonesia (APERSI) Eddy Ganefo, Jumat (20/11).
Dalam pertemuan itu, Geoffrey Payne membahas mulai dari tingkat pendapatan, batas luas lahan, serta jarak wilayah ideal yang masih memiliki potensi pembangunan rumah murah di Indonesia.
"Kami ingin mengukur dan menganalisa di wilayah mana saja yang masih tersisa untuk di bangun rumah murah bagi Masyrakat Berpenghasilan Rendah," kata Geoffrey.
Geoffrey mengatakan upaya Indonesia sangat besar dalam memenuhi kebutuhan rumah yang semakin tinggi. Hal ini tampak dari beberapa program-program yang dijalankan oleh Pemerintah dalam menghadirkan program pembangunan rumah murah dan terjangkau di Indonesia.
Sedangkan program Rumah Inti Tumbuh yang dikembangkan oleh Bank Dunia adalah alternatif dalam mengatasi sulitnya mendapatkan rumah murah diatas lahan terbatas. "Program Rumah Inti Tumbuh yang sedang di kembangkan oleh Bank Dunia ini adalah rumah dengan luas bangunan 12m2 dan luas lahan 36m2. Nantinya, biaya pembangunan rumah tersebut akan di subsidi oleh bank melalui Pemerintah sebesar Rp 70 juta," kata Fernando Situngkir.
Eddy Ganefo menyambut baik program yang di bahas oleh Bank Dunia. Dia mengatakan hal-hal yang disampaikan Bank Dunia sejalan dengan pemikiran Apersi sebagai wadah pengembang kecil dan menengah yang hanya mau membangun rumah murah dan terjangkau bagi kepentingan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
"Kami sangat apresiate terhadap pembahasan Bank Dunia tentang pembangunan rumah murah serta program Rumah Inti Tumbuh di Indonesia. Hanya saja, harus didukung regulasi dan penegakan hukum yang kuat agar penyediaan rumah murah berjalan dengan baik," demikian Eddy.[dem]
