Sampai saat ini masih banyak tugas para menteri yang belum tuntas untuk mendukung Nawa Cita Jokowi. Menteri di bidang ekonomi misalnya, bagaimana para menteri bidang ekonomi memenuhi target pendapatan pajak sebesar Rp 1.294,2 triliun.
"Karena hingga Oktober 2015 lalu penerimaan pajak baru Rp758,2 triliun atau 58,59 persen," jelas analis ekonomi politik, Kusfiardi, (Jumat, 20/11).
Karena itu, para menteri tak perlu heboh dengan pernyataan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, bahwa akan terjadi perombakan kabinet di pengujung tahun karena masih banyak menteri yang berkualitas KW 2 dan KW 3. Menurutnya, jauh lebih penting, semua menteri fokus bekerja dengan baik sesuai tugas yang diembannya.
"Mengingat masih banyak yang belum tercapai dalam satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terutama menteri di bidang ekonomi yang jelas-jelas dari nonparpol ternyata malah justru jadi duri dalam daging yang menyusahkan presiden," sambung Kusfiardi.
Selain itu, kinerja kabinet juga terganggu dengan sikap sejumlah menteri yang terlalu menunjukkan perbedaan pendapat ke publik. Seperti ketegangan yang terjadi Menteri Keluatan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dengan Menteri Perdagangan, yang saat itu masih dijabat Rahmat Gobel terkait rencana impor garam.
"Bagaimanapun penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Dengan begitu, tergantung pada Presiden dalam menjalankan hak prerogatifnya. Tujuannya adalah memastikan pemerintahan bisa bekerja efektif," tegas Kusfiardi.
Untuk itu, seharusnya Presiden bisa menunjukkan
leadership yang kuat terhadap jajaran kabinet pemerintahannya. "Perselisihan pendapat antar menteri semacam itu sebaiknya tidak perlu sampai mengemuka, karena hanya akan membuat komunikasi antara menteri menjadi tidak kondusif, dan memperburuk citra kepemimpinan Presiden," tandasnya.
[zul]
