Salah satu tantangan terbesar Jakarta adalah bisa berpredikat sebagai kota layak anak dan ramah terhadap perempuan. Untuk meraih tersebut, memang bukan pekerjaan mudah. Karena perlu proses, perencanaan yang matang, eksekusi yang tepat, dan waktu yang tidak singkat.
Demikian disampaikan anggota DPD RI asal Jakarta Fahira Idris dalam pernyataannya (Jumat, 20/11) menanggapi satu tahun Basuki T. Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta disarankan memulainya dari kebijakan-kebijakan yang sederhana tetapi dampaknya langsung dapat dirasakan perempuan dan anak.
"Misalnya, libatkan anak-anak di Jakarta dalam setiap Musrenbang Daerah karena mereka punya hak untuk ikut menentukan wajah kota mereka sendiri, buat RT/RW siaga anak, beri sanksi tegas kepada pedagang rokok dan minuman beralkohol yang menjualnya ke anak-anak, larangan tegas pelajar membawa kendaraan bermotor, dan aturan lainnya," ujarnya.
Sementara itu, agar Jakarta bisa lebih ramah perempuan, aturan-aturan sederhana sebenarnya sudah bisa dilakukan.
Misalnya, di Jakarta tidak ada lagi papan reklame di semua jembatan penyeberangan karena akan menghalangi pandangan jika ada tindak kejahatan terhadap perempuan saat menyeberang di atasnya, atau yang paling mendesak saat ini adalah membuat sistem transportasi umum yang ramah perempuan sehingga kita tidak lagi mendengar ada perempuan diperkosa diangkot.
"Sayangnya, setahun ini, saya belum melihat ada terobosan, mulai dari regulasi hingga aksi. Syarat jadi kota layak anak dan ramah perempuan itu berat. Makanya harus dimulai dari sekarang dan bisa mulai dari hal-hal yang sederhana," tegasnya.
[zul]
