Berita

susaningtyas/net

Susaningtyas: China Tak Mengklaim Kepulauan Natuna

JUMAT, 20 NOVEMBER 2015 | 06:13 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Dalam klaim China di Laut China Selatan yang disampaikan kepada Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2009, China sama sekali tidak mengklaim kepulauan Natuna.

Demikian disampaikan pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa waktu lalu (Jumat, 20/11).

Pernyataan Susaningtyas ini terkait dengan kegaduhan yang tidak berdasar yang belakangan menjadi ramai dibicarakan terkait dengan kepulauan Natuna yang diklaim China. Disebutkan bahwa paspor terbaru China telah memasukkan pulau kaya gas alam ini di wilayahnya.


Tentu saja, ungkap Susaningtyas pernyataan-pernyataan terkait masalah ini tak berrdasar. Selain karena memang pada 2009 itu China tak mengklain kepulauan Natuna sebagaimana disampaikan kepada Sekjen PBB, juga karena jarak kepulauan Natuna dengan Pulau Spratley.

"Jaraknya lebih dari 400 mil Laut atau dua kali luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)," kata Susaningtyas.

Susaningtyas pun menegaskan bahwa gambar garis-garis putus di Laut China Selatan di paspor warga China bukan suatu bukti hukum kepemilikan yang kuat dalam hukum internasional.

"Pemberitaan media dan pernyataan pejabat yang simpang siur tentang Laut China Selatan telah membuat kegaduhan yang tidak perlu. Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada satu pun negara yang mengklaim kepemilikan pulau-pulau Indonesia di Natuna," tegas Susaningtyas.

Susaningtyas menambahkan, dasar hukum kepemilikan Indonesia atas semua pulau-pulau di Natuna sangat kuat. Yakni ada di balik sabuk sakti laut teritorial 12 mil yang telah dideklarasikan oleh Djuanda pada 1958, diakui UNCLOS pada 1982 dan telah didepositkan di Sekjen PBB tanpa ada protes satu negara pun. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya