Dugaan bahwa sektor pertambangan selama ini menjadi sarang permainan oligarki hitam menjadi semakin terbukti.
Hal ini seiring dengan terungkapnya pembicaraan bahkan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham Freeport.
Pembicaraan tersebut melibatkan Ketua DPR Setya Novanto bersama pengusaha Riza Chalid dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.
Demikian disampaikam Direktur Kawasan Timur Indonesia yang juga Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, Razikin Juraid, dalam keterangan persnya (Kamis, 19/11).
"Pencatutan nama Presiden dan Wapres oleh Setya Novanto dalam pertemuan tersebut paling tidak memberikan pesan tiga hal," sambung Razikin.
Pertama, wibawa Presiden dan Wapres sedang mengalami degradasi sehingga Setya Novanto punya keberanian untuk mencatut nama kedua pemimpin RI tersebut. Kedua, Setya Novanto merupakan orang yang memiliki kekutan bekingan politik.
"Ini terbukti dari beberapa kasus yang disebut-sebut Novanto terlibat, yang bersangkutan selalu lolos bahkan karier politiknya semakin menanjak dengan menduduki posisi Ketua DPR RI," ungkapnya.
Ketiga, Setya Novanto dengan jabatannya sebagai Ketua DPR dengan mudah membangun komunikasi dengan perusahan-perusahan besar untuk mengambil untung dalam pembagian saham.
Karena itu, menurutnya, Presiden dan Wapres harus punya ketegasan terkait dengan pencatutan namanya, mestinya tidak sekedar didorong ke MKD harus lanjut ke tindakan penyalahgunaan wewenang.
"Sebetulnya KPK dan Polri harus proaktif untuk mengungkap kasus ini. Karena saya menduga banyak mafia yang mengincar saham Freeport apalagi jelang negosiasi perpanjangan kontrak karya yang akan berakhir beberapa tahun ke depan," katanya mengingatkan.
"Dalam konteks semua itu, Presiden harus betul-betul menjadikan kepentingan rakyat dan Negara dengan berpijak pada UUD dalam negosiasi kontrak karya PT Freeport," tandasnya.
[zul]
