Pemerintah diminta untuk tidak gegabah dalam mengikuti setiap regulasi yang disusun oleh berbagai lembaga internasional. Pasalnya, regulasi-regulasi yang seringkali disorongkan kepada Indonesia selalu memuat kepentingan ekonomi dan politik untuk melemahkan daya saing nasional.
Demikian salah satu kesimpulan yang dihasilkan dalam Focus Group Discussion (FGD) Dampak Proxy War dalam Ketahanan Ekonomi Nasional†yang dihadiri kurang lebih 20 narasumber pada awal pekan ini.
Beberapa yang hadir dalam FGD antara lain Ketua KADIN Eddy Ganefo, Pakar Hukum Margarito Kamis, Pengamat Intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati, ekonom INDEF Enny Sri Hartati, dan masih banyak lagi.
Margarito yang menjadi pembicara kunci menyampaikan bahwa proxy war sudah berlangsung sangat lama dan bukan fenomena baru, khususnya dalam menguasai sumber daya ekonomi.
Kata Margarito, selalu ada tangan tidak terlihat yang begitu hebat mengendalikan orang-orang kuat di suatu negara, para politisi, oleh korporasi besar.
"Amerika Serikat sebenarnya dikendalikan oleh korporasi yang fasis," ujar dia.
Margarito mengingatkan, jika Indonesia ingin lepas dari belenggu kepentingan asing, maka harus ada keberanian dari pemimpin politik negeri ini untuk memastikan bahwa kita terus memiliki kebanggaan nasional, identitas nasional, dan kepentingan nasional.
"Harus berani memastikan bahwa idiologi kita sungguh-sungguh bekerja dalam setiap sisi kehidupan, terutama ekonomi, politik, dan hukum," tegasnya.
Pengamat intelejen Susaningtyas menambahkan, dengan potensi ekonomi yang luar biasa, Indonesia akan selalu menjadi target dari proxy war. Dia menjelaskan, perang di negara manapun, berawal mula dari masalah ekonomi maupun kelangkaann energi. Bisa saja ada kekuatan dari negara-negara lain yang menggunakan pihak ketiga.
"Ini yang perlu diwaspadai," pesan Susaningtyas.
Proxy war yang disorongkan melalui produk regulasi asing berjuluk Framework Convention on Tobacco Control (FCTC),sudah terbukti ampuh memukul sektor industri tembakau dalam negeri. Jika pada 2009 ada 3.225 industri tembakau, maka pada tahun 2014 hanya tersisa 400 industri.
"Pemerintah harus mewaspadai setiap regulasi asing yang pada akhirnya akan merugikan ekonomi Indonesia, Seringkalikepentingan ini dikemas melalui regulasi. Itulah motif proxy war," ujar Eddy Ganefo.[wid]
