. Berita terkait pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden menjadi semakin terang benderang setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menerima rekaman pembicaraan pertemuan antara Presiden Direktur Freeport Maroef Sjamsoeddin, Ketua DPR dan Riza Chalid.
Demikian pandangan anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. Menurut TB Hasanuddin rekaman ini menarik disimak sebab Maroef adalah jenderal bintang dua yang malang melintang di dunia intelejen. Jabatan terakhir Maroef adalah Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Sebagai mantan Wakil Kepala BIN, kata TB Hasanuddin, pasti ada alasan mengapa pertemuan itu harus direkam, karena dianggap ada permintaan yang tidak wajar. Sebagai mantan perwira intelejen, bisa jadi Maroef masih mempunyaai bukti-bukti lain yang mungkin akan dibuka pada saatnya nanti sehingga sulit untuk berkelit.
"Dalam kasus ini siapapun bisa saja berkelit bahwa pertemuan itu dilakukan demi bangsa dan negara , demi rakyat Papua atau demi demi yang lainnya. Atau bisa saja MKD 'tidak menemukan' jenis pelanggaran etika yang yang dilanggar karena semua anggota MKD kan juga para politikus yang tak akan jernih dalam membuat kesimpulannya. Artinya bisa jadi pemahaman etika akan dikalahkan oleh kepentingan politik sesaat," kata TB Hasaniddin dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 19/11).
TB Hasanuddin mengingatan, persoalan ini sudah menjadi pembicaraan seru di publik, dan bahkan di ranah internasional. Sementara jabatan Ketua DPR adalah jabatan terhormat dan menjadi lambang kehormatan DPR, dan bahkan menjadi lambang kehormatan rakyat dan negara.
"Maka saya sarankan, Setya Novanto mengundurkan diri secara terhormat. Tetap bertahan dengan berbagai macam argumentasi juga akan sia-sia , karena rakyat sudah menganggapnya tidak terhormat lagi, bahkan dengan terus mempertahankan jabatannya maka seluruh intitusi DPR akan tercemar. Sekali lagi, menjadi sebuah kehormatan bila dengan ikhlas mengundurkan diri," demikian TB Hasanuddin.
[ysa]
