Berita

Orkestra Pertanyakan Kredibilitas Kemenkes

KAMIS, 19 NOVEMBER 2015 | 07:58 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) Poempida Hidayatulloh menyayangkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang memberikan informasi seputar virus imunodifisiensi manusia alias HIV yang tidak benar pada banner Commuter Line beberapa waktu lalu.

"Kredibilitas Kemenkes dalam hal ini akan menjadi pertanyaan besar di masyarakat, karena memberikan informasi salah tentang HIV. Dan ini menyebabkan basis ketidakadilan," kata dia saat dimintai keterangan di Jakarta, Rabu (19/11).

Menurut Poempida, dalam konteks sosialisasi berkaitan dengan masyarakat, apalagi di era informasi super cepat seperti sekarang, basis akurasi dan kebenaran informasi tersebut harus mempunyai kredibilitas yang tinggi.


Apabila terjadi kesalahan walaupun kecil, sambung dia, tetap akan mempunyai dampak dan skala yang signifikan. "Oleh karena itu, jika suatu institusi pemerintah‎ tidak mempunyai basis pengawasan yang kuat dalam masalah ini akan terjadi disinformasi yang menimbulkan situasi carut marut yang tidak perlu," ujar politisi Golkar ini.

Dalam konteks informasi yang salah ini, menurut mantan anggota Komisi IX DPR ini, selain masyarakat dirugikan, juga para penyandang HIV akan dijauhkan oleh kelompok lain yang sehat secara diskriminatif.

Sebelumnya, penumpang commuter line dihebohkan dengan munculnya banner tentang penularan HIV yang muncul di gerbong kereta. Pasalnya, banner tersebut berisi info yang tidak benar terkait cara-cara penularan HIV. Kementerian Kesehatan meminta maaf atas kesalahan ini. Dalam banner yang didominasi warna kuning tersebut tertulis bahwa HIV menular melalui gigitan nyamuk, berenang bareng, makan bareng, keringat, bersin dan air liur. Di dalam banner itu juga terdapat kalimat 'Aku Bangga Aku Tahu' serta pita merah lambang kepedulian HIV-AIDS. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya