Jokowi Harus Tegas, Terlibat Atau Tidak Di Freeport?

. Presiden Jokowi dinilai tidak cukup menyerahkan sepenuhnya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait pencatutan namanya dalam rencana perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.

Senin (16/11) kemarin, Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto kepada MKD DPR mengenai adanya pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk meminta jatah saham terkait perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.

Analis ekonomi dan politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga mengatakan Presiden Jokowi diharapkan jangan hanya diam atas kasus tersebut karena namanya dibawa dalam pembicaraan Novanto dengan petinggi Freeport.

"Presiden harus segera menjelaskan kepada publik bahwa Presiden tidak terlibat atas kasus tersebut," ungkapnya kepada redaksi, Rabu (18/11).

Tidak hanya itu, Andy mendesak Presiden Jokowi untuk segera menuntut balik Novanto, yang juga politisi Golkar itu ke ranah hukum. [rus]