DPR Ditantang Bentuk Pansus Freeport

. Publik harus mengantisipasi sekenario terselubung alias hidden scenario terkait langkah Menteri ESDM Sudirman Said yang melaporkan Ketua DPR Setya Novanto.

Senin (16/11) kemarin, Sudirman Said melaporkan Novanto kepada Makhmakah Dewan Kehormat (MKD) DPR mengenai adanya dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK terkait perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.

"Disinyalir kepentingan para oknum akan terganggu apabila kontrak karya Freeport tersebut tidak diperpanjang," kata analis ekonomi dan politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga kepada redaksi, Rabu (18/11).

Jelas Andy, publik sangat mengharapkan transparansi dalam mengungkap pertemuan ketua DPR dengan petinggi Freeport seperti yang dibuka menteri ESDM.

"Bila perlu selain dibawa ke MKD, perlu dibentuk pansus khusus (Pansus) Freeport di DPR untuk mengungkap kasus tersebut," terangnya.

Andy menambahkan, lewat Pansus Freeport tersebut nanti publik akan tahu pihak-pihak yang terlibat dan mengambil keuntungan dari kasus tersebut. [rus]