. Undang-Undang No. 8/2015 tentang Pilkada mengatur dan melakukan pembatasan bagi pasangan calon dalam melakukan kampanye. Hal tersebut menjadi salah satu terobosan dalam perundang-undangan yang pernah ada khususnya mengenai kepemiluan. Selain melakukan pembatasan, UU ini juga mengatur tentang pemberian mahar dari pasangan calon kepada partai politik.
Mengusung tema pemilu berintegritas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menetapkan peraturan, selalu melakukan terobosan, agar dapat menciptakan pemilu yang bersih.
Ketua KPU Husni Kamil Manik menjelaskan, tidak hanya sebatas bersih dalam soal pendanaan atau penggunaan uang negara saja, tetapi juga bersih pelaksanaannya sesuai dengan UU serta peraturan yang mengatur mengenai tahapan pemilu itu sendiri.
"Pilkada bersih tidak hanya menyoal uang, pendanaan dan sebagainya, tetapi juga menyangkut hal-hal lain yang besifat substantif, seperti aturan yang berkaitan dengan pilkada atau hal lain yang mendukung pilkada bersih, sesuai dengan asas pemilu Langsung Umum Bebas Rahasia," kata Husni pada seminar yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bertema 'Membangun Pilkada Serentak yang Bersih dan Bebas Korupsi' di Jakarta, Selasa (17/11).
Potensi korupsi yang terjadi pada pilkada itu sendiri dapat berkaitan dengan proses pemilu sebagai salah satu unsur rekruitment politik. Diperlukan integritas, baik dari peserta, maupun penyelenggara pemilu itu sendiri.
Ditambahkan Husni, KPU sejak awal telah melakukan terobosan bagi jajarannya sebagai penyelenggara pemilu untuk tidak terlibat dalam hal korupsi dengan melakukan beberapa gerakan moral, salah satunya dengan penanda-tanganan pakta integritas bagi para komisioner KPU dan pejabat sekretariatnya.
"Kami secara internal sejak awal sudah membuat gerakan moral, tiap pejabat di KPU dari level komisioner sampai sekretariat dari pusat sampai dengan kabupaten/kota melakukan penanda-tanganan pakta integritas, yang salah satu isinya tidak terlibat korupsi," tegas Husni seperti dilansir dari
kpu.go.id.
[rus]
