Bikin Gaduh, Akankah Presiden Copot Sudirman Said?

Tindakan Menteri ESDM Sudirman Said yang melaporkan oknum anggota DPR kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait adanya dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK dalam sebuah pertemuan yang disinyalir membicarakan tentang pembagian saham PT. Freeport Indonesia (FI), ditanggapi beragam oleh publik. Ada yang memuji tapi tidek sedikit pula mengkritik.

Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI), Fadli Nasution, menganggap tindakan tersebut tidak etis dan bukan domainnya seorang menteri. Sebagai pembantu Presiden seharusnya Sudirman Said terlebih dahulu melaporkannya kepada Presiden. Apalagi terkait dengan pejabat negara.

Menurut Fadli, dalam kapasitasnya Presiden tentu dapat berkomunikasi langsung untuk mengkorfimasi dan mengklarifikasi permasalahan tersebut kepada yang bersangkutan, supaya menjadi jelas dan terang benderang. Termasuk mengetahui sumber rekaman percakapan pertemuan tersebut yang transkripnya beredar luas di masyarakat.

Jadi sebenarnya, lanjut Fadli, kegaduhan politik yang timbul akibat polemik ini tidak perlu terjadi.

"Dulu pernah pejabat Polri (Komjen Budi Waseso) langsung dicopot karena dianggap membuat kegaduhan dalam penegakan hukum, sekarang bisa saja hal yang sama terjadi. Kita tunggu saja, bagaimana kebijakan Presiden," sebut Fadli kepada redaksi, Rabu (18/11).

Senin (16/11), Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan oknum anggota DPR kepada MKD DPR terkait adanya dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK terkait perpanjangan kontrak Freeport. Dalam sebuah wawancara di televisi nasional, Sudirman Said membenarkan onum yang dilaporkannnya adalah politisi Partai Golkar yang tak lain Ketua DPR Setya Novanto. [rus]