Berita

ilustrasi/net

KISRUH FREEPORT

Tutup Saja Freeport Untuk Akhiri Kisruh Dan Bencana!

RABU, 18 NOVEMBER 2015 | 07:20 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kisruh antara politik di Republik dalam sektor pertambangan adalah karena kehadiran Freeport McMoran yang memegang kuasa di Papua.

"Freeport awal bencana. Dari sanalah elit politik berebut bancaan dari sebuah kontrak karya. Sebaiknya ditutup saja," kata Ketua Umum DPP Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Iwan Dwi Laksono, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 18/11).

Iwan pun meminta kepada Jokowi untuk menutup dan menghentikan kontrak karya Freeport demi anak cucu Bangsa NKRI. Baginya, ini salah satu cara menghentikan kegaduhan politik antar elit.


"Saham Freeport jadi bancaan dengan Undang-Undang Minerba sebagai landasan. Terlebih diwajibkannya perusahaan dalam membuat smelter. Dari sana juga muncul kegaduhan," tegasnya.

Dari sisi pembangunan smelter, Iwan juga melihat akan terjadi loby elit untuk meminta saham. Walaupun dalam pembangunan smelter memakai uang perusahaan, namun elit politik memanfaatkan hal ini sebagai jaringan bisnis personal.

"Jika Freeport ditutup maka akan jadi pelajaran bagi perusahaan lain. Serta tidak ada lagi perselingkuhan pengusaha dengan elit politik," tuturnya, sambil mengatakan bahwa DPR RI harus segera membuat Pansus untuk mengusut Freeport. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya