KNTI: Perlindungan Untuk Nelayan Lebih Baik Telat Daripada Tidak Sama Sekali

Ada tiga indikator untuk menilai upaya pemerintah dalam menyejahterakan nelayan.

Pertama, memberikan keadilan terhadap lingkungan. Artinya, bisa dimanfaatkan oleh genarasi masa kini dan masa depan. Kedua, keadilan bagi konsumen. Ikan-ikan yang ditangkap harus dipastikan sehat bagi konsumen.

"Kedua indikator ini saya kira sudah cukup baik. Sudah banyak terobosan baru. Ketiga, yang paling minimalis yaitu keadilan bagi para pekerja di sektor perikanan," kata Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik di tengah kunjungan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli di Desa Karang Song, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (17/11).

Karenanya KNTI, kata Riza, menyambut baik bantuan BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan pemerintah kepada nelayan.Dharapkan melalui terobosan ini transformasi perlindungan kepada nelayan ke depannya semakin dijamin oleh negara.

"Ya lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Intinya, pemerintah tidak boleh membeda-bedakan antara pekerja di darat dan di laut. Karena peran nelayan juga cukup banyak misalnya dalam pemenuhan pasokan pangan, menjaga tradisi dan kedaulatan bangsa, dan lain sebagainya," paparnya

Menurut Riza, skema menyejahterakan nelayan ini tidak boleh diperjualbelikan dan harus menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Sekitar 13 juta rakyat yang bekerja langsung dalam sektor perikanan ini harus bisa mendapatkan akses BPJS Ketenagakerjaan ini," tegasnya.[wid]