Berita

Fadli Zon/net

Fadli Zon: Belanda Yang Sebenarnya Negara Pelanggar HAM

MINGGU, 15 NOVEMBER 2015 | 09:17 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pengadilan Rakyat Internasional (International People's Tribunal/IPT) yang digelar di Den Haag, Belanda yang dilaksanakan pada 11-13 November 2015 mendakwa Indonesia sebagai negara pelanggar hak asasi manusia (HAM) atas peristiwa G 30S PKI 1965.

Melihat persidangan itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memandang bahwa kesan yang dibangun ialah Indonesia seolah sebagai negara pelanggar HAM. Padahal jika ditelisik lebih dalam, Belanda lah yang sebenarnya sebagai negara pelanggar HAM.

"Bisa kita baca kembali peristiwa Rawagede di Karawang tahun 1947, atau pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan oleh pasukan Belanda pada 1946-1947. Jadi Belanda lah yang sebenarnya sebagai negara pelanggar HAM. Melakukan agresi dan pembantaian di Indonesia yang telah merdeka sejak 1945," tegas politisi Partai Gerindra ini, Minggu (15/11).


Menurut Fadli, pengadilan rakyat tersebut juga tidak memiliki kejelasan aspek pengungkapan peristiwa 1965 dan menghilangkan konteks domestik terjadinya usaha kudeta kelompok komunis di Indonesia.

"Isu Indonesia sebagai pelanggar HAM ini bisa dianggap sebagai alat tekan Belanda terhadap Indonesia," terangnya.

Tambah Fadli, Belanda hingga saat ini adalah satu-satunya negara yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 secara de-jure. Belanda hanya mengakui 27 Desember 1949 sebagai penyerahan kedaualatan. Hal ini terjadi karena Belanda takut diposisikan sebagai penjahat perang. Melakukan pembantaian pada negara yang sudah berdaulat.

"Dan sangat disayangkan ada sekelompok orang Indonesia mengadukan masalah 1965 ke negara bekas penjajah Indonesia dan pelanggar HAM 1945-1949. Mereka tak punya nasionalisme dan itikad baik bagi kepentingan nasional Indonesia sekarang ini," tukas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya